Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara soal Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.Dia mengatakan bahwa THR dan gaji ke-13 untuk ASN masih dalam proses dan tidak dibatalkan.
"Tidak (dibatalkan), itu sedang diproses saja," ucap Sri Mulyani saat ditemui usai Peluncuran Buku di Galeri Indonesia Kaya di Jakarta, Kamis (6/2).
Lebih lanjut, dirinya menyampaikan bahwa gaji ke-13 dan THR ASN telah dianggarkan. Oleh karena itu, ia meminta publik untuk sabar menunggu keputusan tersebut.
"Sudah dianggarkan, sedang diproses, nanti tunggu saja ya," imbuhnya.
Namun demikian, ia tidak memberikan pernyataan lebih lanjut saat ditanyakan perihal pemangkasan anggaran yang menimpa beberapa Kementerian/Lembaga kabinet "Merah Putih".
Isu mengenai pembatalan gaji ke-13 serta THR ASN mencuat setelah pemerintah akan menerapkan efisiensi anggaran. Itu menyusul diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (H-3)
Anak-anak bergembira menyambut Lebaran karena bakal memperoleh THR dari keluarga besar. Pertanyaannya, bolehkah orangtua menggunakan uang THR anak?
Anak biasanya mendapatkan THR dengan jumlah yang cukup banyak. Ini salah satu kesempatan untuk lebih mengajarkan ke anak tentang pengelolaan keuangan
Widyanta menyoroti kesenjangan sosial yang semakin melebar sebagai faktor pendorong maraknya aksi pemalakan oleh ormas.
GUBERNUR Kalimantan Selatan, Muhidin, menegaskan aparatur sipil negara (ASN) dilarang meminta atau menerima tunjangan hari raya (THR) dari pihak lain karena masuk kategori gratifikasi.
Sebagai RS Vertikal Kementerian Kesehatan, skema pemberian THR di RSUP Sardjito berbeda dengan sektor swasta.
Terkait tunjangan hari raya (THR) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus melakukan pemantauan terhadap 103 ribu lebih perusahaan yang beroperasi di Jawa Tengah.
OTT tersebut dilakukan di dua lokasi pada hari yang sama, Rabu (4/2).
Purbaya menilai capaian tersebut mencerminkan daya beli masyarakat yang semakin menguat.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya tidak akan memelas demi menarik investor asing masuk ke Indonesia.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tak khawatir soal kemungkinan penurunan peringkat Indonesia dalam klasifikasi indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Purbaya optimistis tekanan pasar tidak akan berlangsung lama. Ia menyinggung proses seleksi ketua OJK yang sudah mulai berjalan sebagai sinyal kepastian yang ditunggu pasar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved