Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara soal Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.Dia mengatakan bahwa THR dan gaji ke-13 untuk ASN masih dalam proses dan tidak dibatalkan.
"Tidak (dibatalkan), itu sedang diproses saja," ucap Sri Mulyani saat ditemui usai Peluncuran Buku di Galeri Indonesia Kaya di Jakarta, Kamis (6/2).
Lebih lanjut, dirinya menyampaikan bahwa gaji ke-13 dan THR ASN telah dianggarkan. Oleh karena itu, ia meminta publik untuk sabar menunggu keputusan tersebut.
"Sudah dianggarkan, sedang diproses, nanti tunggu saja ya," imbuhnya.
Namun demikian, ia tidak memberikan pernyataan lebih lanjut saat ditanyakan perihal pemangkasan anggaran yang menimpa beberapa Kementerian/Lembaga kabinet "Merah Putih".
Isu mengenai pembatalan gaji ke-13 serta THR ASN mencuat setelah pemerintah akan menerapkan efisiensi anggaran. Itu menyusul diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (H-3)
Anak-anak bergembira menyambut Lebaran karena bakal memperoleh THR dari keluarga besar. Pertanyaannya, bolehkah orangtua menggunakan uang THR anak?
Anak biasanya mendapatkan THR dengan jumlah yang cukup banyak. Ini salah satu kesempatan untuk lebih mengajarkan ke anak tentang pengelolaan keuangan
Widyanta menyoroti kesenjangan sosial yang semakin melebar sebagai faktor pendorong maraknya aksi pemalakan oleh ormas.
GUBERNUR Kalimantan Selatan, Muhidin, menegaskan aparatur sipil negara (ASN) dilarang meminta atau menerima tunjangan hari raya (THR) dari pihak lain karena masuk kategori gratifikasi.
Sebagai RS Vertikal Kementerian Kesehatan, skema pemberian THR di RSUP Sardjito berbeda dengan sektor swasta.
Terkait tunjangan hari raya (THR) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus melakukan pemantauan terhadap 103 ribu lebih perusahaan yang beroperasi di Jawa Tengah.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum tegas terhadap puluhan perusahaan baja yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan tetap memberi pendampingan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengevaluasi secara menyeluruh aparatur Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk menunda reorganisasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta jajaran direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akan terpilih mampu menindak tegas praktik manipulasi harga saham atau aksi goreng saham.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved