Sri Mulyani Sebut Tarif PPN Indonesia Relatif Rendah

MENTERI Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia yang saat ini sebesar 11% masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, baik di kawasan regional maupun anggota G20.
  
Hal tersebut disampaikan setelah pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025.
  
"Tarif PPN di Indonesia dibandingkan banyak negara di dunia masih relatif rendah. Kalau kita lihat baik di dalam negara-negara yang sama emerging atau dengan negara di region maupun dalam G20," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin (16/12).
  
Dilansir dari Antara, ia memaparkan beberapa negara dengan ekonomi serupa memiliki tarif PPN dan rasio pajak (tax ratio) yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.
  
Sebagai contoh, Brasil menetapkan tarif PPN sebesar 17% dengan tax ratio mencapai 24,67%. Afrika Selatan memberlakukan tarif PPN sebesar
15% dengan tax ratio 21,4%, sementara India memiliki tarif PPN 18% dengan tax ratio 17,3%.
  
"Kemudian Turki 20% PPN-nya dengan tax ratio 16%. (PPN) 12% itu ada Filipina dengan tax ratio mereka sudah di 15,6%. Dan Meksiko PPN-nya 16%, tax ratio mereka di 14,46%," papar Menkeu.
  
Meskipun demikian, tarif PPN Indonesia masih relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Malaysia tercatat memiliki tarif PPN 10%, sementara Vietnam yang sebelumnya menerapkan PPN 10% telah memperpanjang insentif PPN menjadi 8%. Kemudian Singapura menetapkan tarif PPN 9% dan Thailand 7%.
  
Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan, bahwa kenaikan tarif PPN ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.
  
Ia mengakui bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa membebani konsumsi masyarakat secara berlebihan.
  
"Kami memahami pandangan berbagai pihak. Kami juga melihat data konsumsi rumah tetangga yang tetap terjaga stabil. Kemudian inflasi yang mengalami penurunan bahkan relatif rendah di 1,5 (persen)," jelasnya.
  
Bendahara Negara itu juga memastikan bahwa nantinya kebijakan PPN 12% ini bakal dijalankan secara hati-hati, dengan tetap memperhatikan konsumsi rumah tangga yang stabil, inflasi yang menurun, serta daya beli masyarakat.
  
Adapun meningkatkan tax ratio menjadi salah satu fokus pemerintah untuk memperkuat basis penerimaan negara. Sri Mulyani menilai, tarif PPN 12% yang akan diterapkan tahun depan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kontribusi pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). (Ant/J-3)