Pemerintah Didorong Lakukan Sosialisasi PPN dengan Baik

KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah kembali memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh kepada publik mengenai keputusan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta dampak yang ditimbulkan. 

"Pemerintah harus menjelaskan dan menyosialisasikan daftar barang dan jasa yang diklasifikasikan mewah, sehingga rakyat mendapatkan informasi yang jelas dan tuntas," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P melalui keterangan tertulis, Rabu (1/1). 

Selain itu, pengambil keputusan juga diharapkan dapat memastikan kinerja ekonomi nasional semakin membaik, sehingga ikut berdampak bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan rakyat. 

Baca juga : Beras Kena PPN 12 Persen? Ini Penjelasan Menko Pangan Zulhas

Itu menurutnya juga perlu dibarengi dengan upaya untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas, sehingga akan mendorong penerimaan negara. Menjamin pelayanan publik semakin baik, semakin mudah dan nyaman, sehingga rakyat merasakan kehadiran negara.

Hal yang tak kalah penting, kata Dolfie, ialah memastikan efisiensi dan efektivitas belanja negara yang ditunjukan dengan penanganan urusan-urusan rakyat, sehingga hidup rakyat semakin mudah dan nyaman. 

Dorongan itu berkaitan dengan keputusan pemerintah yang hanya akan memungut PPN dengan tarif 12% terhadap barang/jasa mewah. Opsi itu diambil meski sedianya pemerintah memiliki pilihan lain untuk melakukan APBN Perubahan di tahun ini.

"Dalam UU APBN 2025, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan APBN Perubahan/Penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan-kebijakan fiskal seperti kebijakan perpajakan dan belanja negara. Namun pemerintah tidak menjadikan APBN Perubahan/Penyesuaian sebagai pilihan," kata Dolfie. 

Pasalnya keputusan pemerintah mengenai PPN itu akan berdampak pada kondisi APBN tahun ini. Sebab dalam APBN 2025 penerimaan PPN ke kas negara diasumsikan dengan tarif sebesar 12%. (H-2)