Menaker Temui Prabowo, Bahas Upah Minimum Provinsi

MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/11). Dari pertemuannya dengan Prabowo, Menaker mengaku membahas soal hasil pekerjaan Ketenagakerjaan sekaligus rumusan Upah Minimum Provinsi (UMP). 

“Pembahasannya ya ini kan pak Presiden (Prabowo) baru pulang, ada yang mau dilaporkan terkait ketenagakerjaan. Sekalian update-update arahan dari Beliau,” tutur Yassierli, Senin (25/11). 

Baca juga : Prabowo Dapat Sambutan WNI di AS: We love You, Pak!

Yassierli menegaskan pertemuannya dengN orang nomor satu di Indonesia juga membahas soal rumusan UMP. Namun, Yassierli enggan membeberkan lebih lanjut soal hasil pembahasan dengan Prabowo. 

“Mungkin salah satunya (soal UMP). Nanti kita lihat saja,” ujar Yassierli. 

Terkait buruh ya g meminta pemerintah menaikkan UMP 2025 hingga 20 persen., Yassierli menyebut semuanya masih dalam rumusan dan pembahasan. 

Baca juga : Menaker Belum Bisa Pastikan Kapan Aturan Upah Terbaru Terbit

Yassierli juga menegaskan belum ada penolakan dari pemerintah terkait permintaan Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) untuk kenaikan UMP tersebut. 

“Kan Masih dalam rumusan. Apa yang mau ditolak kan belum selesai rumusannya,” tegasnya. 

Yassierli menerangkan semua kebijakan soal UMP banal menunggu persetujuan dan arahan Presiden RI Prabowo. 

Baca juga : Prabowo Minta Tak Ada PHK usai Kasus Sritex, Industri Tekstil Bakai Diperkuat

“Pasti dong. Saya harus minta arahan dulu.  Diumumkan enggak bisa dijanjiin juga. Kan nunggu arahan Beliau. Kan tahun ini kan kondisi spesial karena ada putusan MK,” ungkapnya. 

Adapun pemerintah menilai hal yang paling mendesak untuk ditindaklanjuti dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ialah terkait dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan hal itu disebabkan seluruh provinsi harus menetapkan upah minimum pada November ini. "Harus ditetapkan di November, seluruh gubernur harus menetapkan itu. Saya yakin satu atau dua hari ini ada kebijakan terkait itu," ujar Supratman seusai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta. (H-3)