Buruh Tolak UMP DKI 2026, Said Iqbal: Malah Nombok

PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta.

Ia menilai angka tersebut menurunkan daya beli buruh dan berada di bawah kebutuhan hidup layak (KHL) yang telah ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Dengan selisih sekitar Rp160 ribu dari KHL, buruh Jakarta nombok. Upah bukannya naik, justru nombok,” kata Said saat berorasi dalam aksi unjuk rasa buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (29/12).

Baca juga : Pramono Targetkan Pembahasan UMP DKI 2026 Rampung Hari Ini

Menurut Said, penetapan UMP DKI 2026 tidak mencerminkan kondisi riil biaya hidup di Jakarta.

Ia menyebut upah nominal buruh memang terlihat naik, namun secara upah riil justru menurun karena kenaikan harga barang dan jasa yang melampaui kemampuan upah pekerja.

KSPI dan Partai Buruh, lanjut Said, mendesak Gubernur DKI Jakarta menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5,89 juta sesuai nilai KHL yang diumumkan BPS.

Baca juga : Pramono: UMP Jakarta Tertinggi Nasional, Pemprov Perkuat Insentif Buruh

“Kalau bicara upah riil, buruh Jakarta itu turun. Ini yang tidak pernah dijelaskan ke publik,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan UMP DKI Jakarta dibandingkan daerah penyangga. Menurut Said, UMP di Bekasi dan Karawang yang berada di kisaran Rp5,95 juta justru lebih tinggi dibanding Jakarta.

"Apakah masuk akal buruh pabrik panci di Karawang upahnya lebih tinggi dari buruh yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit Jakarta?” katanya.

Selain itu, Said menilai kebijakan insentif yang ditawarkan Pemprov DKI tidak dapat dijadikan pengganti kenaikan upah. Pasalnya, insentif bersifat terbatas dan tidak diterima seluruh buruh penerima UMP.

“Insentif itu bukan upah. Itu bantuan sosial karena dibatasi anggaran APBD,” tegasnya.

Ia mencontohkan laporan dari kawasan industri Cilincing dan Pulogadung, di mana hanya sekitar 5 persen pekerja yang menerima insentif dari total karyawan penerima upah minimum.

"Dari 300 buruh, hanya 15 orang yang dapat. Jadi ini bukan solusi,” ujarnya.

Said memastikan aksi buruh akan berlanjut hingga pemerintah merespons tuntutan tersebut. Ia menegaskan penolakan UMP DKI 2026 menjadi agenda utama perjuangan buruh Jakarta dalam aksi hari ini dan rencana aksi lanjutan.