Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ISTANA menegaskan bahwa tak ada intervensi dari Presiden Joko Widodo dalam Musyawarah Luar Biasa atau Munaslub Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2024 yang mengangkat Anindya Bakrie menjadi ketua umum.
"Tidak ada "cawe-cawe" dari Presiden. Itu urusan internal Kadin," kata Koordinator Staf Khusus Presiden (KSP) Ari Dwipayana, Senin (16/9).
Lebih lanjut Ari mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal sesuai AD/ART KADIN.
Baca juga : Asosiasi Pengusaha Sayangkan Dualisme di Kadin, Tegaskan Tidak Dukung Kubu Manapun
"Presiden sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal sesuai AD/ART Kadin," kata Ari.
Disisi lain, Ari menyampaikan Kementerian Sekretariat Negara belum menerima surat dari Kemenkumham terkait Keppres Penetapan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin.
"Sampai saat ini Kemensetneg belum menerima surat dari Menkumham terkait KADIN. Lagian hari ini masih hari libur," kata Ari.
Baca juga : Istana belum Terima Surat Kemenkum dan HAM Perihal Kadin versi Bakrie
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan keputusan presiden (keppres) terkait terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Munaslub akan segera diproses.
"Ya, pasti aturannya seperti itu. Namun semua keputusan Presiden pasti nanti akan melewati proses administrasi di Kementerian Hum dan HAM. Ya kalau bisa secepatnya kenapa harus berlama-lama," kata Supratman di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Minggu (15/9).
Dalam kesempatan itu, Supratman juga menyampaikan pemerintah tidak ikut campur dengan urusan internal Kadin. Secara prinsip, Supratman menyebut pemerintah akan berpegang pada aturan dan ketentuan yang berlaku. (P-5)
Pernyataan ini disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial yang mempertanyakan isi gelas yang diteguk Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
Walaupun begitu, Hasan membeberkan pemerintah tetap perlu mempertimbangkan pelbagai aspek sebelum mengambil keputusan.
Hasan mengemukakan pemerintah tak pernah mempermasalahkan tulisan opini selama ini. Hasan menyebut pemerintah tak pernah mengkomplain tulisan opini.
Para menteri agar berhati-hati dalam menyampaikan pandangan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Diisukan Dirjen Bea Cukai Askolani akan digantikan oleh Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama. Sementara posisi Dirjen Pajak disebut akan diisi oleh Bimo Wijayanto.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan Indonesia sebagai negara demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved