Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menerapkan aturan yang terkait dengan pertembakauan. Pasalnya, Rahmad menilai urusan pertembakauan tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
"Ketika salah kebijakan, ketika tergesa-gesa, ketidakhati-hatian, kita harapnya mendapatkan dana banyak tetapi implikasinya dari sisi ekonomi besar. Salah satunya adalah berapa juta rakyat kita hidup dari pertembakauan," kata Rahmad di Jakarta pada Senin (9/9).
Lebih lanjut, Rahmad juga menekankan, bahwa rapat kerja antara DPR dengan Menteri Kesehatan (Menkes) mewajibkan pemerintah mengajak pihak stakeholder baik dari seluruh jajaran pemerintah, petani tembakau, serta serikat pekerja, agar bisa memahami aturan-aturan terbaru yang akan diterapkan oleh pemerintah.
Baca juga : DPR Kecewa PP Produk Tembakau Minim Pelibatan Publik
"Industri tembakau adalah aset kita dalam lokomotif pembangunan. Makanya ketika mengambil kebijakan dan berimplikasi kepada ekonomi kepada pekerja, haruslah kehadirannya tidak keburu-buru tapi tidak hanya sebatas kaca mata kuda aturannya, tidak hanya dari sisi kesehatan saja," imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini sedang merancang aturan kemasan polos untuk rokok sebagai upaya menekan prevalensi perokok di Indonesia.
Rahmad menilai, hal tersebut harus memperhatikan apakah nantinya implikasi aturan tersebut memang bisa menurunkan prevalensi perokok di Indonesia atau justru menimbulkan masalah baru bagi negara, salah satunya adalah maraknya rokok-rokok ilegal.
"Artinya terkait dengan aturan untuk menekan prevalensi pemula untuk tidak rokok tidak semata-mata membuat aturan, tapi edukasi, peran tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana dampak bahaya (merokok) bagi anak-anak itu menjadi salah satu kunci," tandasnya. (J-3)
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
SEPAK bola merupakan salah satu olahraga tertua di dunia. Olahraga ini juga merupakan salah satu yang paling populer. Puncak dari kompetisi sepak bola ialah Piala Dunia.
IFAB menegaskan bahwa jika penalti menghasilkan gol setelah terjadi sentuhan ganda yang tidak disengaja, tendangan tersebut harus diulang, bukan dibatalkan.
Lantas, seperti apa aturan pendirian tempat ibadah di Indonesia dan apa alasan di balik persyaratan tersebut?
Berdasarkan ketentuan UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, pemilihan sempat dilakukan melalui DPRD.
PERHIMPUNAN Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mendata ada 13 peraturan undang-undang (UU) yang telah dilanggar dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved