Perusahaan Jasa Konstruksi Bisa Dapat MLT Kredit Konstruksi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol bersama BTN mensosialisasikan manfaat layanan tambahan (MLT)  Kredit Konstruksi, di Jakarta. Sosialisasi yang dikemas dalam kegiatan Customer Gathering tersebut salah satunya untuk mendorong perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa konstruksi bisa memanfaatkan MLT Kredit Konstruksi dari BPJS Ketenagakerjaan.

”Dalam kegiatan ini kami berikan update manfaat layanan tambahan kredit konstruksi dari BTN. Kami ada kerja sama dengan BTN untuk peserta mendapatkan kredit konstruksi dengan kami bantu subsidi bunganya sebagian,” ungkap Kepala Kantor  BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol Rommi Irawan.   

Rommi mengatakan, pihaknya siap melayani peserta yang mengajukan MLT Kredit Kosntruksi. Menurut Rommi, ada empat jenis MLT yang bisa dimanfaatkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga : Siap-siap! BTN Pertimbangkan Naikkan Suku Bunga KPR

Antara lain, kredit kepemilikan rumah (KPR), pinjaman uang muka perumahan (PUMP), pinjaman renovasi perumahan (PRP), dan fasilitas pembiayaan perumahan pekerja/kredit konstruksi (FPPP/KK) untuk perusahaan jasa kosntruksi atau developer.

Untuk PUMP maksimal sebesar Rp150 juta. Kemudian PRP maksimal sebesar Rp200 juta, KPR maksimal Rp500 juta,, dan Kredit Konstruksi sebesar yg ditetapkan oleh MLT.

MLT ini sangat menguntungkan peserta. Selain ada subsidi bunga, diberlakukan suku bunga lebih rendah dari suku bunga KPR komersial. Begitu pula pilihan tenor lebih panjang, yaitu bisa sampai 30 tahun.

Baca juga : UMKM Terkendala Pembiayaan, OJK Luncurkan Peta Jalan Industri Penjaminan

Untuk mendapatkan manfaat tersebut, peserta harus sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kelompok formal atau penerima upah (PU) selama minimal satu tahun.

Selain itu, terdaftar minimal tiga program antara lain Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kesehatan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan aktif membayar iuran.

Pada kegiatan Customer Gathering tersebut Deputy Branch BTN Cabang Kebon Jeruk Deddy Arnanto  menjelaskan secara teknis pengajuan KPR maupun kredit konstruksi MLT BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga : Selain Gaji, Ini 3 Faktor yang Jadi Pertimbangan Pelamar Kerja

Di lain sisi Rommi menyebut MLT KPR/KPA dan MLT Kredit Konstruksi  adalah salah satu bentuk apresiasi kepada karyawan maupun perusahaan yang patuh aturan serta tertib iuran dan administrasi BPJS Ketenagakerjaan.

Selama ini pihaknya terus mendorong perusahaan jasa konstruksi untuk mendaftarkan seluruh proyek pembangunan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Rommi menegaskan, perlindungan tenaga kerja jasa konstruksi ini berlaku semenjak perusahaan mendapatkan surat perintah kerja (SPK) dari pengguna jasa proyek.

Baca juga : BPJS Kover Biaya Perawatan Kades yang Terjatuh Saat Karnaval Pembangunan di Klaten

Setelah mendaftar, perusahaan jasa konstruksi wajib membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

”Pembayaran iuran ini bisa langsung dilunasi bisa juga dicicil per termin. Ini menyesuaikan pembayaran proyek yang biasanya berlaku termin satu, termin dua, atau termin tiga,” sebut Rommi.

Meskipun iuran di sektor konstruksi tergolong murah namun Rommi mengingatkan agar jangan sampai telat atau menunggak membayar iuran.

”Hal ini terkait dengan sistem perlindungan di program Jamsostek mengacu pada kepesertaan aktif. Kalau menunggak maka sistem terganggu atau layanan manfaat tidak serta merta bisa dipakai,” ungkap Rommi.

Tapi jika tertib iuran dan administrasi maka semua akan aman. Jika terjadi kecelakaan kerja perusahaan tidak perlu keluar biaya sepeser pun dan pekerja yang mengalami risiko ditangani dengan baik.

”Semua kebutuhan medis dipenuhi  dan semua tanggungan dibereskan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang nilainya unlimited alias tak ada plafon atau batas atas pembiayaan juga tidak ada batas waktu pemulihan,” tegas Rommi. (RO/Z-10)