Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian DKI Jakarta pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 4,90% (yoy) atau meningkat dari triwulan sebelumnya 4,78%.
Dari sisi permintaan, peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya konsumsi RT dan investasi serta membaiknya kinerja ekspor. Sementara itu, konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi dan menjadi penahan pertumbuhan. Dari sisi Lapangan Usaha (LU) utama, meningkatnya pertumbuhan terutama didorong oleh meningkatnya kinerja LU jasa keuangan, LU perdagangan, LU konstruksi, dan LU industri pengolahan. Adapun, LU informasi dan komunikasi tumbuh melambat.
Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi DKI Triwulan III Melambat
“Konsumsi RT tumbuh sebesar 5,28% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,25% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan tingginya aktivitas saat HBKN Idul Fitri, HBKN Idul Adha, dan periode liburan,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Arlyana Abubakar dalam keterangan resminya seperti dilansir dari Antara, Senin (5/8).
Baca juga : BPS: Daya Beli Masyarakat di Jakarta Membaik
Selanjutnya, investasi juga tumbuh meningkat dengan pertumbuhan sebesar 4,66% (yoy), dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,36% (yoy).
Meningkatnya investasi sejalan dengan masih berlangsungnya pembangunan proyek strategis multitahun Pemerintah yang di antaranya tercermin dari peningkatan belanja modal pemerintah serta peningkatan PMA dan PMDN.
Baca juga : Ekonomi Indonesia Tumbuh Impresif di Kuartal II 2022
Adapun kinerja ekspor juga mengalami perbaikan pada triwulan II 2024 dengan pertumbuhan mencapai 7,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,23% (yoy).
Baca juga : Ekonomi Jakarta Kuartal I Tumbuh di Bawah Angka Nasional
Kondisi tersebut sejalan dengan perbaikan ekspor barang ke luar negeri antara lain pada komoditas logam mulia, kendaraan dan bagiannya serta mesin dan peralatan mekanis. Selain itu, perbaikan ekspor juga ditopang oleh meningkatnya ekspor jasa yang tercermin dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara.
”Sementara itu, konsumsi pemerintah terkontraksi sebesar -5,62% (yoy), setelah tumbuh tinggi pada triwulan sebelumnya sebesar 30,30% (yoy). Kontraksi pada konsumsi pemerintah terutama disebabkan oleh menurunnya belanja pegawai sejalan dengan penyaluran THR yang lebih awal serta menurunnya belanja bansos,” jelasnya.
Dari sisi lapangan usaha, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan II 2024 terutama didorong oleh meningkatnya kinerja LU jasa keuangan dengan pertumbuhan mencapai 10,99% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (2,02%; yoy), terutama ditopang oleh pertumbuhan jasa perantara keuangan yang tercermin dari meningkatnya penyaluran kredit dan DPK.
Ke depan, Arlyana menyebut Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta akan terus memonitor berbagai perkembangan perekonomian baik di tingkat daerah, nasional, maupun global. (Ant/J-3)
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta batal memangkas trotoar Jalan TB Simatupang sebagai salah satu solusi meningkatkan kapasitas jalan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung resmi memberikan insentif pajak bagi sektor perhotelan, restoran, makanan, dan minuman. Kebijakan ini ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Nomor 722
LEGISLATOR DPRD DKI Jakarta menyoroti masih rendahnya tingkat minat membaca di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu daripada wilayah lain di Jakarta
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal memangkas sejumlah trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi kemacetan horor di kawasan itu.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menghadiri kegiatan Karang Taruna Kembangan Fest 2025 di kawasan Puri CNI, Kembangan, Jakarta Barat.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved