Prabowo Diminta Berani Mengoreksi Kebijakan Hilirisasi Tambang era Jokowi

ANALIS senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mendorong presiden terpilih Prabowo Subianto untuk berani mengoreksi kebijakan hilirisasi industri tambang yang dijalankan Presiden Joko Widodo selama ini. Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki banyak kelemahan yang merugikan masyarakat.

"Proses hilirasi harus dilakukan secara hati-hati. Belajar dari hilirisasi nikel, beberapa pelajaran patut dipetik agar letak kelemahan hilirisasi selama ini bisa diperbaiki," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (26/7).

Berbagai kelemahan hilirisasi tambang di era Jokowi yang patut dibenahi Prabowo seperti tidak menempatkan banyak pelaku industri asing. Pasalnya, sekitar 80% pekerja yang berkecimpung dalam industri hilir nikel merupakan tenaga kerja asing (TKA). Sementara, pekerja lokal terpinggirkan.

Baca juga : Disebut Gagal Era Jokowi, Hilirisasi Tambang Jadi Fokus Prabowo

"Kita ketahui di komoditas nikel, mayoritas industrinya dikuasai perusahaan asing. Jangan lagi pelaku industri asing mendapatkan keuntungan dari proses penambahan nilai sektor ini," tegas Ronny.

Dia menyebut subkontraktor penambang nikel paling banyak berasal dari perusahaan asing. Seharusnya penempatan TKA secara proporsional untuk menggantikan posisi pekerja lokal yang tidak memiliki ahli di suatu bidang teknis. Bukan untuk barisan pekerjaan kasar seperti satpam, tukang las, operator alat berat dan lainnya. Ronny pun meminta adanya pengetatan rekrutmen TKA.

"Mereka (perusahaan asing) banyak memenangkan proyek-proyek di kawasan industri nikel. Penggunaan perusahaan subkontraktor asing harus diatur seketat mungkin agar tidak mudah mengerjakan proyek-proyek di industri nikel," terangnya.

Baca juga : Hilirisasi Nikel Disebut Sebagai Masa Depan Industri

Kelemahan lain yang disoroti Ronny ialah adanya kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel. Contohnya yang terjadi di Halmahera, Maluku Utara. Dengan adanya pembukaan lahan tambang baru secara ugal-ugalan, mengakibatkan deforestasi hutan dan ruang hidup warga dikorbankan.

"Pembukaan lahan tambang baru yang secara masif menghasilkan kerusakan lingkungan yang juga sangat masif. Hilirisasi semestinya menghormati kaidah-kaidah lingkungan dan komunitas adat lokal," ucapnya.

Dia menegaskan segudang masalah yang mengganjal hilirisasi nikel tersebut harus dibenahi pada pemerintahan selanjutnya. Prabowo juga dituntut untuk menepati janji kampanye yakni dalam mengelola kekayaan alam bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia dan menciptakan nilai tambah lewat proses hilirisasi. (Z-6)