Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
KETUA Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
"Ini akan jadi bahan kajian kita untuk menyempurnakan konsep hilirisasi agar bisa menjadi yang diharapkan," jelasnya.
Dasco yang dihubungi, Jumat (26/7), juga menjelaskan hilirisasi tambang justru meningkatkan pendapatan dibandingkan pemerintah menjualnya dalam bentuk mentah. Namun dalam waktu yang sempit pemerintahan presiden Joko Widodo memang belum optimal.
Baca juga : Project Strategis Hilirisasi 2024, Perkuat Program Nilai Tambah Komoditas Mineral
"Memang dalam waktu yang sempit hilirisasi yang ada ini belum optimal. Dan Pak Prabowo memfokuskan pada hal ini yang akan menjadi salah satu pendapatan signifikan untuk negara."
Di samping itu, Prabowo juga fokus pada upaya mewujudkan kemandirian pangan. Semua program tersebut menjadi atensi utama pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Semua itu tujuannya untuk kesejahteraan rakyat," tukasnya.
Sebelumnya anggota DPR Fraksi PKS Mulyanto menilai pemerintah gagal dalam program hilirisasi tambang. Dia berharap pemerintahan periode berikutnya berani mengevaluasi program hilirisasi tambang yang ada selama ini. Soalnya, program hilirisasi yang dijalankan pemerintahan Joko Widodo dinilai jauh dari kata berhasil. (Z-2)
Sedimen dari aktivitas tambang bisa menutup terumbu karang dan padang lamun, yang merupakan habitat penting bagi ikan kerapu untuk memijah dan berlindung.
Ikan napoleon atau Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus) merupakan salah satu spesies ikan karang yang sangat penting untuk dilindungi.
KOMISI XII DPR RI menyoroti secara serius dampak krisis ekologi akibat aktivitas pertambangan batu bara di Provinsi Jambi, terutama kelalaian reklamasi pascatambang oleh perusahaan
Joko menyoroti fenomena pengusaha tambang yang tamak. Menurutnya, banyak pelanggaran muncul bukan disebabkan kelemahan regulasi, melainkan kerakusan oknum pelaku usaha.
Bila keseimbangan ekosistem terganggu, rantai makanan yang menopang kehidupan spesies-spesies ini akan runtuh.
Pertambangan terbuka (open-pit mining) di pulau kecil sangat berisiko, mengingat daya dukung lingkungannya yang rentan terhadap gangguan ekologis.
Transformasi industri pertambangan menjadi isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengatakan bahwa sejak 2020, Indonesia sudah memastikan diri untuk menjalankan program hilirisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, upaya pembangunan dan pelestarian alam bisa dijalankan dengan bersamaan dan bertanggung jawab.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved