Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
"Ini akan jadi bahan kajian kita untuk menyempurnakan konsep hilirisasi agar bisa menjadi yang diharapkan," jelasnya.
Dasco yang dihubungi, Jumat (26/7), juga menjelaskan hilirisasi tambang justru meningkatkan pendapatan dibandingkan pemerintah menjualnya dalam bentuk mentah. Namun dalam waktu yang sempit pemerintahan presiden Joko Widodo memang belum optimal.
Baca juga : Project Strategis Hilirisasi 2024, Perkuat Program Nilai Tambah Komoditas Mineral
"Memang dalam waktu yang sempit hilirisasi yang ada ini belum optimal. Dan Pak Prabowo memfokuskan pada hal ini yang akan menjadi salah satu pendapatan signifikan untuk negara."
Di samping itu, Prabowo juga fokus pada upaya mewujudkan kemandirian pangan. Semua program tersebut menjadi atensi utama pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Semua itu tujuannya untuk kesejahteraan rakyat," tukasnya.
Sebelumnya anggota DPR Fraksi PKS Mulyanto menilai pemerintah gagal dalam program hilirisasi tambang. Dia berharap pemerintahan periode berikutnya berani mengevaluasi program hilirisasi tambang yang ada selama ini. Soalnya, program hilirisasi yang dijalankan pemerintahan Joko Widodo dinilai jauh dari kata berhasil. (Z-2)
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Bareskrim Polri bersama Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek tiga lokasi pengolahan dan penyimpanan pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menghentikan sementara aktivitas penambangan batuan di kawasan Nagari Pasie Nan Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mengakui masih kurangnya pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif pertambangan dan perkebunan.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch Ferdy Hasiman menekankan pentingnya sikap netral dan berbasis fakta dalam mengevaluasi dugaan pelanggaran hukum di industri tambang nikel.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
PENELITI Senior Core Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai, perpanjangan IUPK Grasberg milik PT Freeport untuk periode 2041–2061, mencerminkan masih rendahnya daya tawar RI.
Loggis teken kerja sama dengan HD Hyundai Infracore Asia untuk distribusi alat berat DEVELON, mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan di sektor tambang.
Pertambangan berkontribusi sekitar 12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batubara mencapai Rp140,5 triliun pada 2024.
PT Multi Harapan Utama (MHU) memanfaatkan momentum Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 untuk menegaskan kembali pentingnya keselamatan kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved