Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengimbau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Kepada masyarakat yang memiliki usaha baik makanan ataupun kosmetik untuk segera mendaftar di BPOM agar memiliki nomor izin edar (NIE)," ujarnya melalui keterangannya di Makassar, Sulsel, Kamis (23/5).
Menurut istri mantan Wali Kota Makassar itu, NIE sangat penting untuk memperkuat legalitas keamanan penggunaan bagi konsumen. Apalagi, kata dia, saat ini banyak obat dan makanan yang beredar, tetapi tidak aman digunakan.
Baca juga : BPOM Imbau Masyarakat agar Jangan Asal Beli Kosmetik Secara Online, ini Alasannya
Selain menjamin keamanan produk yang akan digunakan berbagai konsumen, tambah Aliyah, NIE akan menggiring produk UMKM dapat naik kelas. "Selain keamanan bagi konsumen, tentu agar UMKM bisa naik kelas dari industri rumahan hingga menjadi pengusaha skala besar," ujarnya. Sebelumnya, saat acara pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang obat dan makanan bersama mitra kerja BPOM di Makassar, legislator tersebut berharap melalui KIE, masyarakat bisa meningkatkan pengetahuan dan kapasitasnya agar dapat melindungi dirinya dari makanan yang tidak memenuhi ketentuan dan mengerti pentingnya keamanan pangan.
Kepala BPOM Makassar Hariani menyebut pihaknya mendorong pelaku usaha melakukan registrasi di BPOM untuk kepastian keamanan makanannya. Dia juga menyebut bahwa BPOM dan Dinkes Makassar berkolaborasi mengawasi sarana, prasarana, dan jasa pelayanan kesehatan, salah satunya klinik kecantikan.
"Termasuk pengawasan produk pelaku UMKM, sehingga nomor izin edar harus dikantongi oleh mereka," kata Hariani. (Ant/Z-2)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Sebagai langkah nyata mendukung tumbuhnya industri beauty and wellness nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menginisiasi pameran wellness terbesar di Tanah Air.
Badan POM berupaya merangkul sebanyak 1,7 juta Industri Kecil Menengah (IKM) makanan dan minuman.
BPOM mengungkapkan temuan mengkhawatirkan terkait paparan senyawa kimia berbahaya Bisphenol A (BPA) dalam galon guna ulang di enam kota besar Indonesia.
Di berbagai pasar di APAC, gagasan bahwa suplemen alami otomatis aman dan efektif juga semakin populer. Namun, persepsi ini dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.
Kepala Badan POM Taruna Ikrar menjelaskan mengenai kopi berbahan kimia obat dengan klaim sebagai kopi kejantanan berdampak serius bagi kesehatan.
Di TKP 1 ditemukan bahan yang siap untuk diedarkan, dalam kaitan distribusinya. Di TKP yang kedua juga temukan bahan-bahan baku yang siap diolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved