Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan belum ada pembahasan mengenai penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Seperti diberitakan, peritel meminta adanya revisi HET beras di gerai-gerai pasar modern sebab harga beras saat ini melambung.
"Belum ada pembicaraan mengenai itu," ujar presiden saat meninjau stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/2).
Presiden meninjau Pasar Induk Beras Cipinang untuk memastikan bahwa stok beras tersedia dan siap didistribusikan ke ritel ataupun supermarket. Ia mengatakan jumlah stok beras di sana cukup banyak.
Baca juga : APRINDO: Pembelian Beras yang Dibatasi di Ritel Adalah Beras Komersial Swasta
"Hingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini (Pasar Induk Cipinang) ada tersedia, jumlahnya cukup dan saya melihat melimpah," imbuh presiden.
Menurutnya kelangkaan dan kenaikan harga beras di ritel disebabkan karena suplai terkendala. Saat ini, ujarnya, belum memasuki musim panen raya.
"Ya suplai, suplai itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi dipanen, belum masuk pasar," terang presiden.
Baca juga : Kepala Bapanas akan Sesuaikan HET Beras
Selain itu, menurut presiden faktor lain adalah banjir seperti di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah sehingga distribusi beras ke daerah-daerah terganggu.
"Saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang," ucapnya.
Presiden meyakini dalam dua minggu mendatang, harga beras dapat turun. Selain itu, sambungnya, produksi beras hasil panen raya juga akan masuk ke pasaran.
Baca juga : Bulog Pastikan Pertahankan HET Beras
"Nanti dilihat saya kira akan dalam seminggu, dua minggu ini saya rasa akan sedikit turun. Sambil nunggu panen kalau panen raya datang," ujarnya.
Presiden minta agar Badan Urusan Logistik (Bulog) segera mendistribusikan beras ke daerah-daerah termasuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan premium.
"Sudah pokoknya pasar minta berapapun beri. Daerah minta berapa beri baik yg SPHP maupun yang komersial beri. Barangnya ada," tukasnya. (Z-10)
Pemerintah tengah melakukan transformasi standar mutu dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk menjawab tantangan perberasan saat ini.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, sementara total konsumsi beras Januari-Agustus membutuhkan 20,66 juta ton.
Inspeksi bersama KPPU Kanwil I Medan, Disperindag Sumut dan Bulog menemukan produsen beras premium berhenti beroperasi akibat ketiadaan bahan baku.
Hingga saat ini tidak ditemukan indikasi beras oplosan di wilayah Kabupaten Brebes, dan kondisi tersebut akan terus dijaga.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved