Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan belum ada pembahasan mengenai penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Seperti diberitakan, peritel meminta adanya revisi HET beras di gerai-gerai pasar modern sebab harga beras saat ini melambung.
"Belum ada pembicaraan mengenai itu," ujar presiden saat meninjau stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/2).
Presiden meninjau Pasar Induk Beras Cipinang untuk memastikan bahwa stok beras tersedia dan siap didistribusikan ke ritel ataupun supermarket. Ia mengatakan jumlah stok beras di sana cukup banyak.
Baca juga : APRINDO: Pembelian Beras yang Dibatasi di Ritel Adalah Beras Komersial Swasta
"Hingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini (Pasar Induk Cipinang) ada tersedia, jumlahnya cukup dan saya melihat melimpah," imbuh presiden.
Menurutnya kelangkaan dan kenaikan harga beras di ritel disebabkan karena suplai terkendala. Saat ini, ujarnya, belum memasuki musim panen raya.
"Ya suplai, suplai itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi dipanen, belum masuk pasar," terang presiden.
Baca juga : Kepala Bapanas akan Sesuaikan HET Beras
Selain itu, menurut presiden faktor lain adalah banjir seperti di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah sehingga distribusi beras ke daerah-daerah terganggu.
"Saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang," ucapnya.
Presiden meyakini dalam dua minggu mendatang, harga beras dapat turun. Selain itu, sambungnya, produksi beras hasil panen raya juga akan masuk ke pasaran.
Baca juga : Bulog Pastikan Pertahankan HET Beras
"Nanti dilihat saya kira akan dalam seminggu, dua minggu ini saya rasa akan sedikit turun. Sambil nunggu panen kalau panen raya datang," ujarnya.
Presiden minta agar Badan Urusan Logistik (Bulog) segera mendistribusikan beras ke daerah-daerah termasuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan premium.
"Sudah pokoknya pasar minta berapapun beri. Daerah minta berapa beri baik yg SPHP maupun yang komersial beri. Barangnya ada," tukasnya. (Z-10)
MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah sedang menggalakkan program ketahanan pangan, namun masih ada oknum mafia yang mencoba mempermainkan situasi.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan bantuan pangan beras untuk periode Juni-Juli 2025 siap disalurkan kepada 18,3 juta penerima bantuan pangan (PBP).
Mentan menjamin bahwa stok pangan nasional tetap dalam kondisi aman. Selain itu, penyerapan gabah dari petani diperkirakan bisa mencapai 400 hingga 500 ribu ton pada bulan ini.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) resmi menembus 4 juta ton.
Pemerintah terus mencatat tonggak sejarah baru dalam pengelolaan cadangan pangan nasional. Berdasarkan data resmi Perum Bulog per 13 Mei 2025 pukul 11.03 WIB mencapai 3.701.006 ton.
Kementerian Pertanian (Kementan) mengeklaim produksi beras di Tanah Air akan melimpah. Klaim tersebut didasarkan pada laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved