REI Usulkan Propertinomic Sebagai Road Map Ideal Perumahan Nasional

PERSATUAN Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menganggap visi-misi dari semua calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) 2024-2029 telah memprioritaskan sektor perumahan dalam visi-misi mereka. Hal ini menjadikan kemungkinan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Perkotaan semakin di depan mata. 

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menegaskan, salah satu amanah Musyawarah Nasional (Munas) REI di Jakarta pada Agustus 2023 kemarin adalah mendorong terbentuknya Kementerian Perumahan dan Perkotaan. Pesan tersebut sudah dipublikasi luas dan telah tersampaikan dengan baik kepada seluruh capres dan cawapres 2024-2029 dan tinggal menunggu seperti apa program konkret dan kontraktual yang mereka tawarkan.

“Perlu dicatat bahwa capres dan cawapres yang berjanji untuk menyejahterakan rakyatnya adalah omong kosong kalau dia tidak berbicara dan berkomitmen kuat untuk merumahkan rakyat. Karena salah satu indikator kesejahteraan adalah tinggal dan memiliki rumah yang layak huni,” ujar Joko kemarin di Jakarta. 

Baca juga: Backlog Perumahan Masih Tinggi, Apa Kata Ketum REI?

Ketua Umum REI Joko Suranto

Joko mengatakan, REI menawarkan paradigma Propertinomic kepada capres dan cawapres terpilih di 2024 sebagai peta jalan dan panduan (road map) untuk menyelesaikan berbagai persoalan di sektor perumahan. Dalam hal ini, termasuk juga menuntaskan angka kesenjangan kebutuhan dan kemampuan penyediaan (backlog) rumah yang telah mencapai lebih dari 12,7 juta unit.

Dia menjelaskan, propertinomic adalah sebuah pola pikir untuk mengubah pendekatan sektor properti dari yang sebelumnya hanya sebuah indikator dalam pertumbuhan ekonomi, menjadi faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. 

Baca juga: REI DKI Jakarta Optimis Kondisi Sektor Realestat 2024 Kian Membaik

Untuk merealisasikan pendekatan baru itu, ada empat fokus utama propertinomic yang harus disentuh oleh pemerintahan mendatang. Pertama, dari sisi institusi atau kelembagaan. Tidak hanya berkaitan dengan lembaga kementerian saja, tetapi juga penguatan institusi pembiayaan khusus properti. 

Kedua, soal anggaran pembiayaan perumahan. Menurut Joko, alokasi anggaran untuk sektor perumahan masih sangat kecil, yaitu 0,4% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran untuk sektor perumahan di Indonesia itu bahkan lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya yang rata-rata sudah di atas 2%.

“Ini artinya sektor perumahan itu belum menjadi prioritas di Indonesia. Karena itu, paradigmanya harus diubah ke arah propertinomic. Ini yang akan terus digaungkan oleh REI untuk mengingatkan kita semua tentang kekuatan sektor properti,” ujar CEO Buana Kassiti Group tersebut.

Bukti lain yang memperkuat asumsi sektor perumahan belum menjadi prioritas di Indonesia adalah angka backlog perumahan yang dalam satu dekade tidak berubah signifikan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2010 angka backlog sebanyak 13,5 juta, tetapi di 2020 masih 12,7 juta unit.

Ketiga, lanjut Joko, terkait dengan kebijakan. Idealnya kebijakan properti dan perumahan disusun atau dibuat oleh institusi yang berkaitan dan bertanggungjawab langsung dengan sektor ini. Sekarang seperti diketahui hal yang berkaitan dengan kewenangan kebijakan perumahan masih tersebar di berbagai institusi/lembaga negara. 

“Sementara kita tahu masalah pelik di Indonesia itu adalah koordinasi. Kalau koordinasi tidak bisa terkelola dengan baik atau orkestrasinya tidak harmonis, maka hasilnya juga sulit untuk optimal,” tegas Joko.

Keempat, sektor properti harus dijadikan prioritas. Kalau dijadikan prioritas, maka dia optimis sektor properti akan menciptakan hasil (output) yang lebih besar lagi. 

Joko membandingkan kontribusi sektor properti terhadap produk domestik bruto (PDB) di negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dan Thailand yang sudah mencapai di atas 20%.

“Tidak usah dibandingkan dengan Singapura atau Australia, cukup dengan Malaysia dan Thailand kita sudah jauh tertinggal. Saat ini kontribusi sektor properti di Indonesia terhadap PDB hanya sekitar 14-16%,” sebutnya.

Potensi Pendanaan di Luar APBN

Joko menegaskan pentingnya pemerintah baru mendatang menjadikan propertinomic sebagai tulang punggung (backbone) perekonomian nasional. Dia mengingatkan data bahwa di 2035 penduduk Indonesia akan mencapai 304 juta jiwa dan 66% diantaranya tinggal di perkotaan. Sekarang saja, ungkapnya, hampir 20% penduduk Indonesia tidak memiliki rumah atau tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Fakta ini adalah sebuah persoalan besar bagi sebuah negara. Jadi kalau tidak segera diselesaikan dengan cara dan lembaga yang berbeda, serta prioritas yang berbeda pula, maka persoalan besar ini tidak akan pernah dituntaskan. Artinya, janji untuk mencapai kesejahteraan rakyat hanya sebuah utopia,” ungkapnya.

Joko melanjutkan, sektor pendidikan saat ini sudah mendapatkan anggaran sebesar 20% dari besaran APBN. Padahal, pendidikan terbaik berawal dari rumah sehingga upaya menyediakan rumah yang layak huni  juga tidak kalah penting dari memajukan sektor pendidikan. Dia memberi contoh banyaknya aksi tawuran pelajar, salah satunya kemungkinan karena minimnya pendidikan di rumah.

“Idealnya anggaran perumahan dinaikan secara bertahap, paling tidak sekarang sekitar 2,5% dahulu,” jelas Joko.

Selain dari APBN, kata Joko, sebenarnya ada banyak ceruk dan potensi pendanaan lain dari luar APBN misalnya lewat pendampingan atau private placement. Potensi dana yang bisa dihimpun dari luar APBN ini bisa mencapai Rp40 triliun per tahun. 

Dengan anggaran perumahan yang semakin besar, maka setidaknya bisa dibangun sekitar 500 ribu hingga 800 ribu unit rumah setiap tahunnya. Artinya, kontribusi sektor properti terhadap PDB akan tumbuh, geliat ekonomi akan bergerak karena ada 185 industri ikutan sektor properti, dan serapan lapangan kerjanya semakin meluas. Artinya, ceruk pasar yang sekarang disebut backlog akan membawa dampak berantai (multiplier effect) terhadap perekonomian Indonesia.

“REI berharap pemerintah mendatang lebih memerhatikan sektor properti terutama keberlanjutan program penyediaan perumahan di Indonesia. Karena kontribusi sektor properti sudah terealisasi dan bukan sekadar proyeksi. Selain itu, sebagai bisnis padat karya, sektor properti juga menyerap banyak tenaga kerja,” tandas Joko Suranto. (Z-10)