Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
ANGGOTA Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan melakukan audit proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) yang memiliki setumpuk masalah pada sarana kereta.
Masalah itu antara lain soal kepingan roda pada rangkaian kereta (trainset) LRT Jabodebek yang cepat aus. Sebanyak 18 trainset masuk bengkel untuk dilakukan pembubutan roda yang aus, sehingga berdampak pada berkurangnya kereta yang dapat dioperasikan. Waktu tunggu kereta LRT Jabodebek pun semakin lama menjadi satu jam di luar jam sibuk.
Masalah lain yang disinggung Suryadi ialah adanya tudingan pelanggaran peraturan teknis terkait dengan standar lebar rel yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.
Baca juga : LRT Jabodebek Bermasalah, DPR Kritik Pedas Kereta Buatan Inka
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan jika lebar teknis rel di lengkungan tidak sesuai dengan lebar lengkung yang diatur oleh Permenhub No.60/2012 itu, maka sisi roda bagian luar dan dalam akan mudah terkikis.
Baca juga : LRT Fase 1B Diharapkan Tekan Kemacetan Hingga Polusi
Kemudian, dari laporan yang dihimpun Suryadi, ditemukan adanya masalah serbuk besi di beberapa titik pada rel LRT Jabodebek yang diduga memicu korsleting pada sejumlah komponen wesel atau percabangan rel.
"Melihat masalah-masalah yang sampai sekarang tidak diupayakan pencarian penyebabnya, kami meminta agar LRT Jabodebek segera diaudit BPK," tegas Suryadi dalam keterangan yang dikutip, Sabtu (18/11)
Menurutnya, audit tersebut juga harus dilakukan bersama para ahli perkeretaapian seperti dari akademisi dan profesional. Selama proses audit dan penanganan solusi kereta, Suryadi mengusulkan adanya penghentian sementara operasional LRT Jabodebek.
"Ini diperlukan agar keamanan dan keselamatan warga pengguna terjamin. Kementerian Perhubungan harus memperhatikan penyebab masalah aus roda dan rel LRT Jabodebek, bukan hanya menangani pembubutan roda saja," pungkasnya.
Dalam keterangan terpisah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku tengah fokus pada perbaikan sarana LRT Jabodebek yang bermasalah. Menggandeng konsultan asing dari Prancis, Systra, DJKA Kemenhub sedang menelusuri kendala yang dialami moda transportasi itu.
"Kami ingin fokus kepada solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi sehingga pemenuhan headway atau waktu tunggu kereta menjadi 7,5 menit dapat segera terwujud," tutur Risal dalam siaran pers.
Saat ini, lanjutnya, proses pembubutan roda masih berlangsung dan diharapkan dapat segera tuntas. Terlebih, menurut Risal, pihak operator telah melakukan pengadaan mesin bubut tambahan sehingga dapat mempercepat proses perbaikan roda.
Selain melakukan pembubutan roda, Kemenhub bersama operator LRT Jabodebek tengah memperhalus profil permukaan rel dan memberikan pelumas oli lubricant pada rel LRT Jabodebek.
“Alhamdulillah pasca dilakukan grinding (mengasah permukaan roda) dan pelumasan ini, sudah tidak ditemukan aus pada roda, sehingga trainset yang beroperasi saat ini dalam kondisi aman dan tidak perlu dilakukan penggantian," klaim Risal.
DJKA Kemenhub, ungkapnya, akan terus mengupayakan penambahan trainset LRT Jabodebek untuk mengakomodasi permintaan penumpang agar dapat terlayani dengan baik. (Z-8)
Saat pembangunan LRT Jakarta, aktivitas naik dan turun penumpang dialihkan sementara di halte Utan Kayu sisi kiri dan sisi kanan mulai 27 Juni 2025 - 27 Juli 2025.
Dishub DKI Jakarta juga menambah jam operasional layanan tiga angkutan umum tersebut. Kebijakan ini berlaku selama 24 jam pada 22 Juni 2025, mulai pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB.
“Kebijakan penetapan tarif Rp1 ini juga didukung dengan perpanjangan jam operasional di sejumlah rute, khususnya untuk mendukung mobilitas warga dalam perayaan malam puncak HUT Jakarta,”
GUBERNUR Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bergerak merancang sistem transportasi modern dengan menyiapkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) di kawasan Surabaya.
Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B ini merupakan upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan yang menjadi masalah klasik perkotaan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan seluruh transportasi publik, mulai Transjakarta, MRT dan LRT khusus bagi penumpang perempuan.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved