Pemerintah Mampu Tunjukkan Keberpihakan ke UMKM

PEMERINTAH melarang Tiktok Shop beroperasi di Indonesia. Tiktok hanya diizinkan menjadi platform media sosial, bukan sebagai platform bisnis jual beli. CEO dusdusan.com, Ellies Kiswoto, menyambut baik kebijakan pemerintah tersebut. Menurutnya, pemerintah menunjukan kepada keberpihakan kepada pelaku usaha mikro dan kecil menengah (UMKM).

"Kami dari pelaku usaha sangat senang dan apresiasi dengan keputusan ini, tindakan presiden melindungi UMKM dan industri peyokong UMKM. Hanya kemarin itu banyak dibahas dari kalangan pengusaha dan UMKM masih agak pesimistis," kata Ellies di Jakarta, Kamis (28/9).

Ia mengatakan pesimisme tersebut terkait kemungkinan Tiktok Shop mencari-cari celah agar bisa beroperasi kembali. Sehingga, dikhawatirkan tetap terjadi monopoli pasar.

Baca juga: Keluhan Pedagang Tanah Abang: TikTok Shop Hancurkan Harga Barang

"Kalau mereka Tiktok Shop itu dan Tiktok bisa bekerja sebagai sosial media dan menjadi platform e-commerce dengan platfon berbeda kan sama saja sebenarnya, hanya urusan satu tombol. Jadi satu tombol pas mereka check out anggapannya sudah masuk ke PT sebelah, toko sebelah, tetapi tidak menghilangkan unsur untuk monopoli yang harusnya diawasi KPPU," ucapnya.

Lebih lanjut, Ellies memastikan, para pelaku usaha lokal sebetulnya tidak anti terhadap Tiktok Shop. Mereka pun siap bersaing, dengan catatan berlangsung adil seperti persaingan dengan platform e-commerce lainnya.

"Fair dalam arti kata kita punya regulasi yang jelas, yang maksudnya ketika semua mau beroperasi di ranah satu negara di Indonesia dia harus berkontribusi, berkwajiban sama yang lain, contohnya membayar pajak," jelasnya.

Selama ini permasalahannya adalah Tiktok Shop tidak dipungut pajak seperti UMKM. Oleh karena itu, wajar ketika harga barang di Tiktok Shop lebih murah. Dampaknya, pasar UMKM tergerus karena konsumen mencari harga yang lebih murah.

Baca juga: Bahlil Minta TikTok tidak Melawan Regulasi Pemerintah

Status Tiktok yang tidak membuka perusahaan di Indonesia juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Sehingga, Tiktok tidak memiliki status hukum di Indonesia. Sedangkan Tiktok sudah melakukan transaksi mencapai ratusan triliun selama bertahun-tahun.

Adanya regulasi pelarangan Tiktok Shop ini pun tidak begitu saja mengembalikan perputaran ekonomi UMKM. Butuh waktu agar semuanya kembali normal.

"Bisnis ini seperti dari hulu ke hilir, UMKM itu hilir. Jika hilir terganggu, pasti hulu terganggu. Hulu itu adalah industri-industri penyokong UMKM. Kita harus waspada, yang kita pertahankan bukan hanya UMKM tetapi industri-industri besar di Indonesia yang menjadi mata pencaharian rakyat Indonesia. Menurut saya ketika hilir diobati, pasti hulu akan pelan pelan membaik,” pungkas Ellies. (Z-6)