Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
MENTERI enteri Dalam Negeri (Mendgari) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memberikan perhatian terhadap kenaikan harga beras. Pasalnya, dari 90 kota yang menjadi sampel survei Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 86 kota di antaranya mengalami kenaikan harga. Kenaikan ini juga menjadi salah satu penyumbang inflasi yang tercatat secara year on year pada Agustus 2023 sebesar 3,27%.
“Dan ini sudah memang dibicarakan dalam ratas (rapat terbatas) yang dipimpin oleh Bapak Presiden minggu lalu, nanti akan kami laporkan kembali kepada beliau,” ujar Mendagri dalam keterangannya, Selasa (5/9).
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, kenaikan harga beras menjadi perhatian pemerintah pusat untuk terus memperkuat cadangan beras terutama melalui Bulog. Kementerian Pertanian juga diarahkan agar betul-betul mendata daerah-daerah yang hasil produksi panennya masih surplus. Ini dilakukan agar langkah pemenuhan kebutuhan beras seperti melalui upaya impor berlangsung efektif.
Baca juga: Pemerintah akan Salurkan Bantuan Pangan Beras Selama Tiga Bulan
“Berjuang untuk mendapatkan beras dari luar negeri yang negara-negara lain juga bertahan menyimpan untuk penduduk mereka sendiri, nanti saya kira ada rapat khusus di tingkat pusat,” terangnya.
Tito mengatakan, selain karena adanya kemarau panjang atau el nino di seluruh dunia termasuk Indonesia, permintaan beras juga bakal naik di tahun politik. Hal ini karena beras kerap digunakan sebagai alat kampanye oleh peserta pemilu. Kondisi ini bakal memicu kenaikan harga, apabila stok beras kurang memadai. “Nah ini sudah ditugaskan Bulog, Kementan, Badan Pangan, untuk mengatur stabilitas harga ini,” ujarnya.
Dia menambahkan bawha Presiden meminta agar cadangan beras tersedia minimal 2 juta ton hingga akhir tahun. Hal itu disampaikan Presiden dalam ratas yang dihadiri oleh Bulog, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan kementerian/lembaga di bidang ekonomi lainnya.
Baca juga: Kalsel Antisipasi Dampak El Nino terhadap Harga Pangan dan Inflasi
Upaya ini dinilai tak mudah, karena harus menyerap produksi dalam negeri yang jumlahnya berkurang sehingga berdampak terhadap tingginya harga. Begitu pula dengan upaya impor, karena beberapa negara mrmilih menahan produksinya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. “Ada beberapa negara yang biasanya jita mengimpor (dari) negara tersebut, mereka menahan untuk kebutuhan dalam negerinya, kalaupun melepas dengan harga yang tinggi, ini tantangannya,” jelas Mendagri.
Selain beras, Mendagri juga meminta pemda untuk memperhatikan komoditas lain yang mengalami kenaikan harga seperti cabai rawit dan cabai merah. Dirinya mengimbau pemda agar melakukan sejumlah upaya seperti melalui gerakan menanam.
“Bisa dilakukan dengan gerakan tanam semua daerah, tolong rekan-rakan di daerah masing-masing cek betul, kalau kurang (stoknya) laksanakan masyarakat untuk melakukan gerakan seperti di beberapa daerah,” tandasnya. (Z-6)
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Pemerintah tengah melakukan transformasi standar mutu dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk menjawab tantangan perberasan saat ini.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, sementara total konsumsi beras Januari-Agustus membutuhkan 20,66 juta ton.
Inspeksi bersama KPPU Kanwil I Medan, Disperindag Sumut dan Bulog menemukan produsen beras premium berhenti beroperasi akibat ketiadaan bahan baku.
Hingga saat ini tidak ditemukan indikasi beras oplosan di wilayah Kabupaten Brebes, dan kondisi tersebut akan terus dijaga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved