Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI enteri Dalam Negeri (Mendgari) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memberikan perhatian terhadap kenaikan harga beras. Pasalnya, dari 90 kota yang menjadi sampel survei Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 86 kota di antaranya mengalami kenaikan harga. Kenaikan ini juga menjadi salah satu penyumbang inflasi yang tercatat secara year on year pada Agustus 2023 sebesar 3,27%.
“Dan ini sudah memang dibicarakan dalam ratas (rapat terbatas) yang dipimpin oleh Bapak Presiden minggu lalu, nanti akan kami laporkan kembali kepada beliau,” ujar Mendagri dalam keterangannya, Selasa (5/9).
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, kenaikan harga beras menjadi perhatian pemerintah pusat untuk terus memperkuat cadangan beras terutama melalui Bulog. Kementerian Pertanian juga diarahkan agar betul-betul mendata daerah-daerah yang hasil produksi panennya masih surplus. Ini dilakukan agar langkah pemenuhan kebutuhan beras seperti melalui upaya impor berlangsung efektif.
Baca juga: Pemerintah akan Salurkan Bantuan Pangan Beras Selama Tiga Bulan
“Berjuang untuk mendapatkan beras dari luar negeri yang negara-negara lain juga bertahan menyimpan untuk penduduk mereka sendiri, nanti saya kira ada rapat khusus di tingkat pusat,” terangnya.
Tito mengatakan, selain karena adanya kemarau panjang atau el nino di seluruh dunia termasuk Indonesia, permintaan beras juga bakal naik di tahun politik. Hal ini karena beras kerap digunakan sebagai alat kampanye oleh peserta pemilu. Kondisi ini bakal memicu kenaikan harga, apabila stok beras kurang memadai. “Nah ini sudah ditugaskan Bulog, Kementan, Badan Pangan, untuk mengatur stabilitas harga ini,” ujarnya.
Dia menambahkan bawha Presiden meminta agar cadangan beras tersedia minimal 2 juta ton hingga akhir tahun. Hal itu disampaikan Presiden dalam ratas yang dihadiri oleh Bulog, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan kementerian/lembaga di bidang ekonomi lainnya.
Baca juga: Kalsel Antisipasi Dampak El Nino terhadap Harga Pangan dan Inflasi
Upaya ini dinilai tak mudah, karena harus menyerap produksi dalam negeri yang jumlahnya berkurang sehingga berdampak terhadap tingginya harga. Begitu pula dengan upaya impor, karena beberapa negara mrmilih menahan produksinya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. “Ada beberapa negara yang biasanya jita mengimpor (dari) negara tersebut, mereka menahan untuk kebutuhan dalam negerinya, kalaupun melepas dengan harga yang tinggi, ini tantangannya,” jelas Mendagri.
Selain beras, Mendagri juga meminta pemda untuk memperhatikan komoditas lain yang mengalami kenaikan harga seperti cabai rawit dan cabai merah. Dirinya mengimbau pemda agar melakukan sejumlah upaya seperti melalui gerakan menanam.
“Bisa dilakukan dengan gerakan tanam semua daerah, tolong rekan-rakan di daerah masing-masing cek betul, kalau kurang (stoknya) laksanakan masyarakat untuk melakukan gerakan seperti di beberapa daerah,” tandasnya. (Z-6)
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
Sinergi lintas sektor, tokoh agama, dan penguatan fungsi sosial rumah ibadat menjadi kunci menjaga persatuan di tengah tantangan zaman.
Selain pembersihan bangunan, personel juga melakukan normalisasi pada 42 hektare lahan terdampak agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Kebutuhan pokok masyarakat yang dijual seperti beras, terigu, gula pasir, telor, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, mi instan dan kebutuhan pokok lainnya.
Harga kebutuhan pokok yang dijual di gerakan pangan murah seperti minyak goreng, Rp19 ribu per liter, gula pasir Rp18 ribu per kilogram, tepung Rp10 ribu per kilogram.
Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto terus melanjutkan kebijakan yang berpihak pada petani dalam negeri melalui optimalisasi penyerapan hasil produksi pangan nasional.
Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng.
DI tengah klaim Presiden Prabowo Subianto tentang swasembada beras, harga beras premium di sejumlah pasar tradisional di Priangan Timur justru merangkak naik.
MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan Indonesia hampir dipastikan dapat melakukan ekspor beras tahun ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved