Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI enteri Dalam Negeri (Mendgari) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memberikan perhatian terhadap kenaikan harga beras. Pasalnya, dari 90 kota yang menjadi sampel survei Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 86 kota di antaranya mengalami kenaikan harga. Kenaikan ini juga menjadi salah satu penyumbang inflasi yang tercatat secara year on year pada Agustus 2023 sebesar 3,27%.
“Dan ini sudah memang dibicarakan dalam ratas (rapat terbatas) yang dipimpin oleh Bapak Presiden minggu lalu, nanti akan kami laporkan kembali kepada beliau,” ujar Mendagri dalam keterangannya, Selasa (5/9).
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, kenaikan harga beras menjadi perhatian pemerintah pusat untuk terus memperkuat cadangan beras terutama melalui Bulog. Kementerian Pertanian juga diarahkan agar betul-betul mendata daerah-daerah yang hasil produksi panennya masih surplus. Ini dilakukan agar langkah pemenuhan kebutuhan beras seperti melalui upaya impor berlangsung efektif.
Baca juga: Pemerintah akan Salurkan Bantuan Pangan Beras Selama Tiga Bulan
“Berjuang untuk mendapatkan beras dari luar negeri yang negara-negara lain juga bertahan menyimpan untuk penduduk mereka sendiri, nanti saya kira ada rapat khusus di tingkat pusat,” terangnya.
Tito mengatakan, selain karena adanya kemarau panjang atau el nino di seluruh dunia termasuk Indonesia, permintaan beras juga bakal naik di tahun politik. Hal ini karena beras kerap digunakan sebagai alat kampanye oleh peserta pemilu. Kondisi ini bakal memicu kenaikan harga, apabila stok beras kurang memadai. “Nah ini sudah ditugaskan Bulog, Kementan, Badan Pangan, untuk mengatur stabilitas harga ini,” ujarnya.
Dia menambahkan bawha Presiden meminta agar cadangan beras tersedia minimal 2 juta ton hingga akhir tahun. Hal itu disampaikan Presiden dalam ratas yang dihadiri oleh Bulog, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan kementerian/lembaga di bidang ekonomi lainnya.
Baca juga: Kalsel Antisipasi Dampak El Nino terhadap Harga Pangan dan Inflasi
Upaya ini dinilai tak mudah, karena harus menyerap produksi dalam negeri yang jumlahnya berkurang sehingga berdampak terhadap tingginya harga. Begitu pula dengan upaya impor, karena beberapa negara mrmilih menahan produksinya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. “Ada beberapa negara yang biasanya jita mengimpor (dari) negara tersebut, mereka menahan untuk kebutuhan dalam negerinya, kalaupun melepas dengan harga yang tinggi, ini tantangannya,” jelas Mendagri.
Selain beras, Mendagri juga meminta pemda untuk memperhatikan komoditas lain yang mengalami kenaikan harga seperti cabai rawit dan cabai merah. Dirinya mengimbau pemda agar melakukan sejumlah upaya seperti melalui gerakan menanam.
“Bisa dilakukan dengan gerakan tanam semua daerah, tolong rekan-rakan di daerah masing-masing cek betul, kalau kurang (stoknya) laksanakan masyarakat untuk melakukan gerakan seperti di beberapa daerah,” tandasnya. (Z-6)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta agar pengusaha penjual beras menjual beras dengan standar yang berlaku.
Pemerintah memastikan bantuan pangan beras mulai disalurkan pada Juli ini.
Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun
Pada pertengahan Juni 2025, harga beras di beberapa pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang naik hingga 3,4% dibanding bulan sebelumnya.
MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah sedang menggalakkan program ketahanan pangan, namun masih ada oknum mafia yang mencoba mempermainkan situasi.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan bantuan pangan beras untuk periode Juni-Juli 2025 siap disalurkan kepada 18,3 juta penerima bantuan pangan (PBP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved