Presiden KUR Harusnya tidak Perlu Agunan

Presiden Joko Widodo meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mempermudah akses pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR). kepala Negara ingin program pinjaman yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah itu (UMKM) bisa dilakukan tanpa agunan. Menurutnya, sistem kredit lebih baik menggunakan skoring atau penilaian.

"Mestinya harus menggunakan sistem kredit skoring. Mestinya seperti itu karena sudah 145 Negara untuk UMKM menggunakan sistem kredit skoring, melihat skornya, melihat karakter UMKM-nya baik atau tidak. Beri Rp500 juta, beri Rp300 juta, beri Rp100 juta," ujar Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 2023, Tangerang, Banten, Kamis (31/8).

Jokowi menjelaskan kredit usaha tanpa agunan dibutuhkan khususnya oleh pengusaha muda yang baru memulai bisnis. Mereka, terang Jokowi, biasanya belum memiliki aset maupun jaminan yang bisa diagunkan ke perbankan.

"Mereka belum memiliki agunan, jadi kalau peluang diberikan dengan sistem kredit skoring itu akan lebih memudahkan. Ini akan terus saya dorong," ucapnya.

Pemerintah menganggarkan Rp460 triliun untuk pembiayaan modal usaha bagi UMKM dengan bunga 6%. Adapun plafon KUR ditetapkan sebesar Rp500juta. Program KUR yang disediakan pemerintah diharapkan dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku UMKM.

"Problemnya hanya perlu disosialisasikan agar kuota Rp460 triliun ini harus habis dan tak ada yang tersisa karena bunganya hanya 6%. Namun, betul-betul hanya untuk usaha mikro atau UKM," tandasnya. (Z-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika