Penempatan Satu Kanal TKI ke Saudi Diadukan ke KPPU

SISTEM penempatan satu kanal (SPSK) Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) oleh salah satu pelaku usaha penempatan PMI. Pengacara Dato Muhamad Zainul Arifin menyampaikan ada beberapa hal yang mendasari kliennya melaporkan sistem penempatan PMI melalui SPSK ke Arab Saudi ke KPPU. 

"Hari ini sebagai kuasa hukum perusahaan P3MI, kami menyampaikan laporan secara resmi kepada KPPU atas dugaan kegiatan usaha pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh salah satu asosiasi perusahaan penempatan PMI melalui SPSK ke negara tujuan Arab Saudi," jelas Dato Zainul Arifin dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8/2023).

Baca juga: Pencapaian Target NDC Butuh Dana US$281 Miliar

Pihaknya telah menyampaikan bukti-bukti surat dan nama-nama para saksi yang nanti dapat memberikan keterangan kepada tim penyidik KPPU agar laporan dapat ditindaklanjuti ke proses persidangan oleh Majelis Komisi yang ditunjuk. "Pada 2018 Kemenaker menerbitkan keputusan Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan PMI ke Arab Saudi Melalui Sistem Penampatan Satu Kanal (SPSK). Namun hanya 49 perusahaan P3MI yang masuk. Ada 362 perusahaan P3MI yg masih aktif izin mereka tidak dapat akses untuk melakukan penempatan PMI ke Arab Saudi," tambah Dato Zainul Arifin. 

Akibat dari keputusan dan persetujuan Kemenaker tersebut, lanjutnya, masyarakat dan pelaku usaha penempatan PMI ke Arab Saudi dirugikan. Salah satu kliennya saat ini tidak bisa melakukan aktivitas usaha penempatan PMI ke Arab Saudi. 

Baca juga: Lalu Lintas Bandara Dubai Melonjak 50% Lampaui Tingkat Prapandemi

"Untuk itu, sudah jelas dan beralasan hukum para terlapor melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 25 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kami juga meminta para terlapor dapat dijatuhi sanksi tindakan administratif, tindakan pidana pokok, dan tindakan pidana tambahan berdasarkan Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1999," pungkasnya. (Z-2)