Mentan SYL Pastikan Petani Penerima Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

MENTERI  Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) memastikan bakal melaksanakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini terkait data petani yang menjadi sasaran pupuk bersubsidi.

"Saya janji semampu mampunya akan menyelesaikan rekomendasi BPK yang masih ada masalah. Kita benahi ini mumpung ada kesempatan. Tanpa pupuk produktivitas pertanian tidak akan maksimal," ujan Mentan dalam keterangan tertulis, Selasa, (25/7).

Hal tersebut diungkap SYL saat menerima predikat Wajar Tanpa Kecuali (WTP) dari BPK.

Baca juga : BPK Apresiasi Laporan Keuangan Kementan Tahun 2022

Anggota IV BPK, Haerul Saleh, meminta ada perbaikan data petani terkait distribusi pupuk bersubsidi. SYL menyebut perbaikan itu bakal diupayakan, karena distribusi pupuk merupakan unsur penting. Terutana, dalam meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Baca juga : Kementan Luncurkan BUPK untuk Lahirkan Petani Muda

Di sisi lain, SYL menyebut pihaknya berupaya memastikan ketersediaan bahan pokok di tengah fenomena El Nino. Mentan memastikan seluruh pasokan mulai beras hingga minyak goreng dalam keadaan aman.

"Tapi semua dalam kondisi aman. Saya perintahkan semua jajaran berada di lapangan setiap saat untuk memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi," jelasnya.
BPK mengapresiasi laporan keuangan Kementan tahun 2022.

Anggota IV BPK, Haerul Saleh menyatakan pengelolaan keuangan di lingkup Kementan bersih dan layak mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.

"Patut kita apresiasi atas laporan pengelolaan keuangan dan belanja subsidi pupuk di lingkup kementan yang berhasil mendapat predikat WTP," ujar Haerul.

Haerul mengatakan keberhasilan Kementan dalam mendapat WTP telah memenuhi empat kriteria.

Rinciannya yakni sudah menjalankan perundang-undangan, kedua memenuhi kecukupan pengungkapan, ketiga memenuhi kesesuaian standar administrasi, dan menjalankan sistem secara efektivitas dalam pengendalian intern.

"Berdasarkan temuan kami, pejabat di Kementan bahkan membuat kewajiban untuk meneruskan apa saja yang menjadi temuan BPK. Ini saya kira adalah salah satu bentuk keseriusan teman teman kementan dalam melaksanakan tugas negara," katanya.

Diketahui, pada laporan tersebut BPK menyatakan bahwa sebanyak 80,52 persen laporan yang sudah ditindaklanjuti BPK sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Sementara 12,64 persen lainya belum ditindak lanjuti.

"Ini perlu diapresiasi karena target kementan sudah melampaui target tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang mencapai 80 persen," kata Haerul. (MGN/Z-8)