Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan Kementerian Pertanian 2022. Dalam laporan ini, Anggota IV BPK, Haerul Saleh menyatakan pengelolaan keuangan di lingkup Kementan bersih dan layak mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.
Baca juga: Kementan Luncurkan BUPK untuk Lahirkan Petani Muda
"Patut kita apresiasi atas laporan pengelolaan keuangan dan belanja subsidi pupuk di lingkup kementan yang berhasil mendapat predikat WTP," ujar Haerul Saleh di Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat lewat keterangan yang diterima, Selasa (25/7).
Baca juga: Jelang El Nino, Mentan Pastikan Ketersediaan Beras Aman
Haerul mengatakan, keberhasilan Kementan dalam mendapat WTP telah memenuhi empat kriteria kepatutan. Kepatutan pertama adalah sudah menjalankan perundang-undangan, kedua telah memenuhi kecukupan pengungkapan, ketiga telah memenuhi kesesuaian dengan standar administrasi dan terakhir mampu menjalankan sistem secara efektivitas dalam pengendalian intern.
Baca juga: Kementan Bangun Ekosistem Komoditas Peternak Milenial di Tulungagung
"Berdasarkan temuan kami, pejabat di kementan bahkan membuat kewajiban untuk meneruskan apa saja yang menjadi temuan BPK. Ini saya kira adalah salah satu bentuk keseriusan teman teman kementan dalam melaksanakan tugas negara," katanya.
Diketahui, pada laporan tersebut BPK menyatakan bahwa sebanyak 80,52% laporan yang sudah ditindaklanjuti BPK sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Sementara 12,64%lainya belum ditindak lanjuti.
"Ini perlu diapresiasi karena target kementan sudah melampaui target tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang mencapai 80 persen," katanya.
Meski demikian, Haerul memberikan beberapa catatan yang harus diperbaiki jajaran kementan ke depan. Salah satunya adalah masih adanya data petani penerima pupuk melalui eRDKK yang tidak valid. Dia berharap masalah tersebut segera diperbaiki sehingga pengelolaan anggaran yang ada dilakukan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat.
"Yang perlu diperbaiki adalah data petani di eRDKK yang datanya masih ada yang tidak valid," katanya.
Adapun Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan semua laporan BPK mengenai persoalan pupuk akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Apalagi bagi SYL, pupuk adalah unsur penting dalam meningkatkan produksi dan menguatkan kesejahteraan petani.
"Saya janji semampu mampunya akan menyelesaikan rekomendasi BPK yang masih ada masalah. Kita benahi ini mumpung ada kesempatan. Tanpa pupuk produktivitas pertanian tidak akan maksimal," katanya.
Namun begitu, ia menambahkan bahwa semua komoditas dalam menghadapi perubahan cuaca el nino dalam kondisi aman. Produksi beras tercukupi, bawang merah, cabai, ayam potong, telur dan minyak goreng juga terpenuhi dengan baik. Tapi, ada empat yang masih impor. Di antaranya bawang putih, kedelai, gula dan daging.
"Tapi semua dalam kondisi aman. Saya perintahkan semua jajaran berada di lapangan setiap saat untuk memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi," pungkasnya. (H-3)
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.
POLDA Metro Jaya menyebut bahwa kasus pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus berjalan.
Proses hukum kasus pemerasan ini sudah cukup terlalu lama dan berlarut-larut. Hal itu tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kapolri tak menekankan target penyelesaian kasus Firli. Dia hanya menegaskan hal itu menjadi fokus Polri untuk segera dituntaskan.
Penyidikan atas penanganan perkara a quo pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB di Gedung Bareskrim telah dilakukan koordinasi dengan KPK RI terkait penanganan perkara tersebut.
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menjamin penyidikan berjalan secara profesional, yakni prosedural dan tuntas. Kemudian, transparan dan akuntabel.
Jokowi dan Hun Sen membahas dan menjajaki peluang-peluang kerja sama perdagangan antara Jakarta dan Phnom Penh, termasuk perdagangan di bidang militer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved