Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, mengunjungi PT Pindad di Kabupaten Malang, Jawa Timur, untuk meninjau produksi alat utama sistem senjata (alutsista), Senin (24/7). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memastikan proses produksi berjalan lancar di tengah tingginya angka permintaan dari luar negeri.
"Memang utamanya kami bertiga dengan Pak Menhan dan Pak Menteri BUMN ingin mengunjungi Pindad karena permintaan dari pasar ekspor untuk produk-produk Pindad ini meningkat sangat tajam," ujar Jokowi di Pasar Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin.
Kepala Negara mengatakan akan menemui direktur utama dan para komisaris PT Pindad untuk membahas rencana kerja perseroan ke depan. Ia ingin mendapat penjelasan bagaimana peta jalan PT Pindad di tengah tingginya permintaan.
Baca juga: Ganjar, Gibran, Prabowo, Erick Sarapan Bareng di Jawa Tengah
"Kita ingin memutuskan ke arah mana Pindad ini akan dibawa, karena memang ada sebuah permintaan yang sangat besar sekali dari luar untuk ekspor," terang mantan wali kota Surakarta itu.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menegaskan agenda kunjungan kerja bersama Menteri Pertahanan Prabowo dan Menteri BUMN Erick Thohir semata-meata untuk mengecek kesiapan PT Pindad, bukan untuk membahas hal lain.
Baca juga: Jokowi Minta Capres tidak Saling Bertengkar
"Ini kita mau ke Pindad. Pindad itu berada di bawah Pak Menteri BUMN Erick Thohir dan di bawah Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Tidak ada hubungannya dengan yang lain," tandas Jokowi. (Z-11)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved