PEGADAIAN siap menghadapi era persaingan dan tetap menjadi solusi keuangan bagi masyarakat serta turut memberikan sumbangsih terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berkenaan dengan hal ini Pegadaian turut mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan perekonomian nasional yang berbasiskan pada ekonomi kerakyatan demi terwujudnya kemandirian ekonomi bangsa, salah satunya dengan masif mengembangkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Program KUR Syariah yang kami hadirkan menjadi jadi solusi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dengan pinjaman sampai dengan Rp10 juta dengan bunga hanya 3% per tahun. Saya ingin masyarakat ingat bahwa program KUR akan sangat membantu pengusaha UMKM di Indonesia, tanpa jaminan tetapi harus sesuai dengan syarat yang ditentukan. Kami juga memilih dan menyurvei, sehingga pencairan KUR dipastikan tepat sasaran," ungkap Alim Sutiono selaku Pimpinan Wilayah Kanwil VIII Jakarta 1 PT Pegadaian, Jakarta, Selasa (30/5).
Pegadaian Kanwil VIII Jakarta 1 punya target penyaluran KUR hingga akhir 2023 sebanyak Rp300 miliar. Hingga kini sudah mencapai 15% atau sekitar Rp56 miliar. "KUR syariah kami tanpa jaminan, tetapi diberikan kepada yang benar-benar yang punya usaha. Jangan sampai KUR murah ini tidak sampai ke masyarakat. Ini terus kita sosialisasikan secara masif tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang menyalahgunakan kesempatan ini. KUR ini bisa diberikan hanya untuk satu orang bagi satu keluarga," katanya.
Baca juga: Usulan Angka Defisit Dinilai Cukup Moderat
Untuk target KUR yang Rp300 miliar, ia optimistis dengan strategi itu dapat tercapai. Dalam sehari, sambung dia, pencairan KUR bisa sebesar Rp2 miliar per hari. "Insya Allah akan tercapai akhir tahun. November bisa tercapai target tersebut. Saat ini KUR telah diberikan kepada 22 ribu UMKM dari target 40 ribu yang akan diberikan KUR," katanya.
Gadai swasta
Menanggapi kemunculan gadai swasta, diungkapkan Alim, pertumbuhannya tidak dapat dibendung. Diakuinya, gadai swasta memang lebih agresif dengan persyaratan yang sangat minum. Hal ini juga yang menjadikan masyarakat terkena banyak permasalahan.
Baca juga: Kenaikan Utang Tingkatkan Nominal PDB Indonesia
"Kami menganggap gadai-gadai swasta bukan gangguan. Yang terus kami tegaskan ialah pinjaman gadai di Pegadaian lebih murah dan mudah dibandingkan dengan gadai swasta. Hanya ada dua alasan mereka lebih memilih gadai dengan bunga 5% dibandingkan dengan 1% yakni mereka terkendala prasyarat yang tidak dapat dipenuhi dan situasi terdesak," tegas Alim.
Dalam kesempatan yang sama, Deputy Area Bogor Agus Riyadi menerangkan UMKM Indonesia membutuhkan tiga hal yang utama yakni pembiayaan, pendampingan, dan pemasaran. Pendampingan yang telah dilakukan di wilayahnya yakni melakukan sinergi antara satu UMKM dengan UMKM lain. "Kami juga mengikutsertakan UMKM dalam penyelenggaraan bazar-bazar. Ini yang kita berikan ketika UMKM memanfaatkan KUR sebagai upaya memperbesar usahanya," ujar Agus.
Deputi Area Kramatjati, Alnafiah Alius, menyatakan beberapa kendala yang masih sering dihadapi seperti sering ditemukan nasabah yang tidak lulus BI checking. Deputi Area Jatiwaringin, Johanes Nanang Hartanto, mengatakan pihaknya terus memberdayakan masyarakat agar memiliki skala bisnis lebih baik, sehingga meningkat ke PNM dengan program Mawar dan BRI.
Selanjutnya Deputi Bisnis Area Bekasi, Dwi Santoso, memaparkan wilayahnya memiliki karakter berbeda dengan wilayah lain. "Penyaluran KUR kami lakukan dengan menempelkan cicil emas 1 gram. Hal ini yang kita lakukan secara masif di setiap outlet kami. Pola pembinaan ini terbukti menunjukkan keberhasilan selama satu tahun dengan NPL wilayah kami sebesar 0." Portofolio program gadai di wilayahnya masih didominasi dengn gadai emas sebanyak 80%. (RO/Z-2)
