KENAIKAN utang Indonesia di saat krisis ekonomi dunia telah ikut mendorong peningkatan nominal Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Penambahan utang senilai US$1 telah meningkatkan nominal PDB Indonesia sebesar US$1,34.
"Indonesia setiap US$1 utang menghasilkan kenaikan nominal PDB US$1,34. Jadi kenaikan PDB nominal lebih besar dari kenaikan utang," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).
Dari catatan Kemenkeu, peningkatan utang Indonesia selama 2018 hingga 2022 tercatat sebesar US$209 miliar. Peningkatan utang itu diikuti dengan peningkatan nominal PDB di periode yang sama sebesar US$276,1 miliar.
Baca juga : Defisit Anggaran 2024 Diusulkan Rp610 Triliun
Kondisi itu, kata Sri Mulyani, mengindikasikan pengelolaan utang yang relatif baik dibandingkan dengan negara lain. Sebab, banyak negara yang tidak mengalami kondisi serupa dengan Indonesia.
Baca juga : Pemerintah Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2024 Capai 5,7%
India, misalnya, selama 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan utang sebesar US$932,4 miliar, sementara kenaikan nominal PDB-nya hanya sebesar US$683,5 miliar. Dus, kata Sri Mulyani, setiap US$1 utang yang dilakukan India hanya mendorong kenaikan nominal PDB sebesar US$0,73.
Kemudian Malaysia tercatat mengalami peningkatan utang sebesar US$69,5 miliar, lebih tinggi dari kenaikan nominal PDB yang naik US$48,9 miliar. Itu berarti setiap US$1 utang Malaysia hanya mengerek kenaikan PDB nominal sebesar ¢0,7.
Bahkan Amerika Serikat juga mencatatkan perbandingan kenaikan utang dan nominal PDB yang kurang baik. Tercatat utang Negeri Paman Sam naik US$8.925,8 miliar dan kenaikan PDB nominal sebesar US$4.931,4 miliar. Dengan kata lain, setiap US$1 utang AS hanya mengerek kenaikan PDB nominal sebesar US$0,55.
Indonesia, kata Sri Mulyani, hanya berada di bawah capaian Vietnam. Sebab negara tersebut tercatat mengalami kenaikan utang US$18,2 miliar dan kenaikan nominal PDB hingga US$102 miliar.
"Vietnam yang bagus sekali, PDB mereka naik karena iklim investasi dan kemampuan menarik investasi, terutama yang keluar dari RRT," jelas Sri Mulyani.
"Memang kenaikan PDB seharusnya tidak bergantung atau hanya berasal dari kenaikan utang. Karena itu pasti tidak sustainable. Tapi dalam hal ini Indonesia masih dalam posisi yang cukup baik di dalam situasi ada shock luar biasa," pungkas dia. (Z-8)
