Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PEMERINTAH mengusulkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 berkisar 2,16% hingga 2,64% dari produk domestik bruto (PDB), setara Rp496,6 triliun hingga Rp610,9 triliun.
"Ketidakpastian ke depan akan membutuhkan APBN siap siaga menghadapi berbagai situasi, maka defisit tahun depan (diusulkan) sekitar 2,16% hingga 2,64% dari PDB," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/5).
Defisit tersebut didapat berdasarkan usulan pendapatan negara yang berada dalam rentang Rp2.719,1 triliun hingga Rp2.865,3 triliun, setara 11,81% hingga 12,38% dari PDB. Pendapatan itu berasal dari asumsi penerimaan perpajakan di kisaran Rp2.280,3 triliun hingga Rp2.355,8 triliun, atau 9,91% hingga 10,18% dari PDB.
Baca juga: Penghiliran Industri SDA Dorong Transaksi Berjalan ke Level Positif
Lalu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diusulkan berkisar Rp436,5 triliun hingga Rp504,9 triliun, setara 1,90% hingga 2,18% terhadap PDB. Sedangkan hibah diusulkan mencapai Rp2,3 triliun hingga Rp4,6 triliun, atau 0,01% hingga 0,02% dari PDB.
Sementara itu belanja negara diusulkan berkisar Rp3.215,7 triliun hingga Rp3.476,2 triliun, atau 13,97% hingga 15,01% dari PDB. Itu terdiri dari usulan belanja pemerintah pusat di kisaran Rp2.400,7 triliun hingga Rp2.631,2 triliun, setara 10,43% hingga 11,37% dari PDB.
Baca juga: Pemerintah Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2024 Capai 5,7%
Lalu transfer ke daerah diusulkan berkisar Rp815 triliun hingga Rp845 triliun, atau 3,54% hingga 3,65% dari PDB. Dengan usulan postur tersebut, pemerintah menyusun keseimbangan primer surplus Rp0,64 triliun hingga defisit Rp99,3 triliun.
Sedangkan rasio utang pemerintah tahun depan diupayakan berada di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB. "Rasio utang terus kita pertahankan menurun secara bertahap," pungkas Sri Mulyani.
Usulan pemerintah tersebut bakal dibahas lebih lanjut dalam Panitia Kerja yang terdiri dari DPR dan pemerintah sebelum akhirnya disahkan oleh DPR sebagai APBN 2024. (Mir/Z-7)
FEBRUARI 2008, tatkala krisis finansial global masih berkecamuk, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy mengundang beberapa ekonom terkemuka.
EKONOM senior Universitas Paramedina, Wijayanto Samirin menyatakan bahwa standar garis kemiskinan (GK) Badan Pusat Statistik saat ini sudah tidak realistis.
PM Mark Carney mengatakan Kanada akan meningkatkan belanja pertahanannya untuk mencapai target NATO sebesar 2% dari PDB.
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,7% pada 2025, dan naik tipis menjadi 4,8% pada 2026.
Amalia juga menggarisbawahi pada Triwulan I-2025, subsektor tanaman perkebunan menyumbang sekitar sepertiga dari Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian secara luas.
PERTUMBUHAN konsumsi pemerintah pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh -1,38% secara tahunan (year on year/yoy) dan memiliki distribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,88%.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved