Selasa 30 Mei 2023, 16:20 WIB

Defisit Anggaran 2024 Diusulkan Rp610 Triliun

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Defisit Anggaran 2024 Diusulkan Rp610 Triliun

AFP
Menteri Keuangan Sri Mulyani.

 

PEMERINTAH mengusulkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 berkisar 2,16% hingga 2,64% dari produk domestik bruto (PDB), setara Rp496,6 triliun hingga Rp610,9 triliun.

"Ketidakpastian ke depan akan membutuhkan APBN siap siaga menghadapi berbagai situasi, maka defisit tahun depan (diusulkan) sekitar 2,16% hingga 2,64% dari PDB," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/5).

Defisit tersebut didapat berdasarkan usulan pendapatan negara yang berada dalam rentang Rp2.719,1 triliun hingga Rp2.865,3 triliun, setara 11,81% hingga 12,38% dari PDB. Pendapatan itu berasal dari asumsi penerimaan perpajakan di kisaran Rp2.280,3 triliun hingga Rp2.355,8 triliun, atau 9,91% hingga 10,18% dari PDB.

Baca juga: Penghiliran Industri SDA Dorong Transaksi Berjalan ke Level Positif

Lalu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diusulkan berkisar Rp436,5 triliun hingga Rp504,9 triliun, setara 1,90% hingga 2,18% terhadap PDB. Sedangkan hibah diusulkan mencapai Rp2,3 triliun hingga Rp4,6 triliun, atau 0,01% hingga 0,02% dari PDB.

Sementara itu belanja negara diusulkan berkisar Rp3.215,7 triliun hingga Rp3.476,2 triliun, atau 13,97% hingga 15,01% dari PDB. Itu terdiri dari usulan belanja pemerintah pusat di kisaran Rp2.400,7 triliun hingga Rp2.631,2 triliun, setara 10,43% hingga 11,37% dari PDB.

Baca juga: Pemerintah Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2024 Capai 5,7%

Lalu transfer ke daerah diusulkan berkisar Rp815 triliun hingga Rp845 triliun, atau 3,54% hingga 3,65% dari PDB. Dengan usulan postur tersebut, pemerintah menyusun keseimbangan primer surplus Rp0,64 triliun hingga defisit Rp99,3 triliun.

Sedangkan rasio utang pemerintah tahun depan diupayakan berada di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB. "Rasio utang terus kita pertahankan menurun secara bertahap," pungkas Sri Mulyani.

Usulan pemerintah tersebut bakal dibahas lebih lanjut dalam Panitia Kerja yang terdiri dari DPR dan pemerintah sebelum akhirnya disahkan oleh DPR sebagai APBN 2024. (Mir/Z-7)

Baca Juga

Dok. Bank Muamalat

Juara Kompetisi MIKIR, Mahasiswa Ini Jadi Direktur Eksekutif Selama Sehari

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Minggu 01 Oktober 2023, 22:15 WIB
Fathmah menerima hadiah prestisius dari Muamalat Institute yaitu bisa mendapatkan kesempatan untuk datang ke Jakarta menjadi Direktur...
Ist/DPR

Cegah Tarif Listrik Naik, DPR Pastikan Power Wheeling Tak Masuk RUU EBET

👤Media Indonesia 🕔Minggu 01 Oktober 2023, 20:31 WIB
Power wheeling merupakan mekanisme yang dapat memudahkan transfer energi listrik dari pembangkit swasta ke fasilitas operasi milik negara...
MI/Andhika Prasetyo

Sulit Balik Modal, Pemerintah Dinilai Gamang Tentukan Tarif Kereta Cepat Whoosh

👤Insi Nantika Jelita 🕔Minggu 01 Oktober 2023, 19:55 WIB
proyek strategis nasional itu bisa balik modal dalam kurun waktu 38 tahun setelah resmi beroperasi secara komersial dengan perhitungan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

MI TV

Selengkapnya

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya