Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan upaya penghiliran industri sumber daya alam (SDA) Indonesia berhasil membuat transaksi neraca berjalan ke level yang positif, alias surplus. Hingga akhir 2022, misalnya Indonesia memiliki surplus transaksi berjalan sebesar US$13,2 miliar, setara 1% dari produk domestik bruto (PDB).
"Keputusan Indonesia untuk terus melakukan hilirisasi SDA yang secara logika ekonomi masuk akal, karena selama ini nilai tambah SDA Indonesia sangat minimal terjadi di dalam negeri dan menyebabkan Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya rentan terhadap eksternal balance," ujarnya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di gedung DPR, Jakarta, Senin (30/5).
Sri Mulyani menambahkan, dengan adanya hilirisasi, aliran investasi langsung masuk ke Indonesia mengalir cukup deras. Hal itu kemudian juga merambat pada penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Baca juga: Pemerintah Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2024 Capai 5,7%
Bahkan saat ini initial public offering (IPO) pada sektor metal di pasar modal Indonesia mengungguli Hong Kong dan India. Itu disebut mengindikasikan dampak berganda yang besar dari penghiliran industri SDA di dalam negeri.
"Jadi artinya, kalau bicara hilirisasi SDA dan peningkatan dari industri otomotif berdasarkan elektrik serta baterai, itu bukan pemihakan satu sektor, tapi ini adalah pemosisian Indonesia secara strategis di dunia dan meningkatkan resiliensi eksternal Indonesia," jelasnya.
Baca juga: Sri Mulyani : Hilirisasi Dorong Indonesia Keluar dari Fragile Five
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, selain agenda hilirisasi yang digaungkan pemerintah, kondisi geopolitik Indonesia juga menjadi daya tawar yang mampu menarik investor menanamkan modalnya ke Tanah Air.
"Indonesia memegang peran yang cukup besar dan Indonesia ingin memastikan SDA kita dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk multiplier effect di Indonesia. Itu memberikan pesan yang kuat bagi investor, tidak hanya bagaimana mereka menyiapkan di tahun ke depan, bahkan tahun ini mereka sudah mulai masuk," jelasnya saat ditemui seusai rapat kerja. (Mir/Z-7)
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang belum tergarap maksimal.
Hilirisasi dinilai bukan sekadar strategi industri, melainkan bagian dari ikhtiar bangsa untuk menghadirkan nilai tambah dan maslahat yang lebih luas.
TRANSISI energi kerap dipahami sebagai agenda teknokratis: menurunkan emisi, membangun pembangkit surya, mempercepat kendaraan listrik.
Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy melakukan penandatanganan kerja sama dengan beberapa perusahaan AS.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya akan mengkaji penyetopan ekspor timah. Ia menegaskan ekspor barang mentah harus digantikan dengan komoditas hasil industri hilirisasi
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved