Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis target pertumbuhan ekonomi yang diusulkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dapat terealisasi. Salah satu sebabnya ialah adanya perkiraan peningkatan konsumsi rumah tangga sejalan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
"Pemerintah memandang bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% sampai 5,7% dapat dicapai pada 2024," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/5).
Sri Mulyani menambahkan, aktivitas konsumsi diperkirakan akan menguat pada 2024 sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat, inflasi yang terkendali, dan meningkatnya penciptaan lapangan kerja. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun depan juga dinilai akan turut mendorong aktivitas perekonomian.
Baca juga: Pengangguran dan Kemiskinan Turun, Pertumbuhan Ekonomi Disebut Berkualitas
Selain itu, pemerintah juga berekspektasi bahwa investasi dapat meningkat, khususnya terkait sektor-sektor berbasis hilirisasi, baik mineral dan produk-produk pertanian. "Pembangunan smelter yang terus meningkat akan mendorong belanja modal korporasi pada sektor-sektor terkait," jelas Sri Mulyani.
Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat terus memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia sehingga mampu mendorong daya tarik investasi yang lebih besar.
Baca juga: Disebut Aman oleh Sri Mulyani, Narasi Beban Utang Indonesia Aman Dinilai Keliru
Namun, pengambil kebijakan juga akan meningkatkan kewaspadaan di tengah gejolak global yang terus terjadi. Sebab, meningkatnya tensi geopolitik dinilai menjadi salah satu sumber ketidakpastian ekonomi global saat ini.
Kondisi likuiditas global juga masih ketat tercermin dari tingkat suku bunga acuan global yang diperkirakan bertahan di level yang tinggi untuk jangka waktu lama (higher for longer). (Z-6)
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved