Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
Bersama dengan mitra kerjanya Kementerian BUMN, anggota DPR RI Komisi VI, Tommy Kurniawan menggelar kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.
Dikatakan Tommy Kurniawan, Komisi VI DPR RI mengakui peran aktif PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sangat penting dalam menjalani fungsinya sebagai bank yang fokus pada pembiayaan rumah rakyat.
Baca juga : Fenomena Meningkatnya Kredit Macet di Fintech Perlu Diwaspadai
Dia juga meminta pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait pembangunan perumahan untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah seperti memberikan kemudahan perizinan. Pasalnya, peluang bisnis pembangunan perumahan terbuka sangat lebar, dimana masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah termasuk para milenial yang jumlahnya sekitar 31% dari total penduduk Indonesia.
Backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit, bukanlah tugas dari Bank BTN semata untuk bisa mengurangi angka yang sangat tinggi tersebut. DPR akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh.
“Peran tersebut perlu didukung berbagai stakeholder termasuk Komisi VI DPR, agar Bank BTN bisa lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata pria yang akrab disapa Tomkur ini melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Senin (22/6).
Sektor properti khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Pasalnya dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya.
“Kami (DPR) juga mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Jokowi. Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500 ribu tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100 ribu unit rumah,” jelas kader dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
“DPR mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk Sektor Perumahan diperpanjang. Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan,” kata Tommy yang kembali maju melalui Dapil V Kabupaten Bogor ini. (B-4)
KAWASAN Badung Utara, termasuk Berawa dan Canggu, memimpin pasar properti Bali dengan jumlah pasokan masing-masing 1.618 dan 1.609 unit properti.
Runita Kesumaramdhani, alumni University College London dan penerima beasiswa LPDP angkatan PK-17, menjadi contoh bahwa pemimpin masa depan tak hanya harus cerdas, tapi juga sadar arah.
SWID catat lonjakan penjualan 270% di Q2 2025, dorong stabilitas baru. Fokus pada recurring income & diversifikasi perkuat fondasi jangka panjang.
Pemerintah naikkan kuota FLPP jadi 350 ribu unit dan perpanjang insentif PPN DTP 100% hingga 31 Desember 2025 demi perluas akses hunian rakyat.
Cileungsi semakin berkembang menjadi kawasan strategis setelah infrastruktur konektivitas di wilayah tersebut semakin lengkap.
Tema Bersama Kami Menjadi Bagian Ceritamu mencerminkan perjalanan panjang The Jayakarta Group yang telah menjadi bagian cerita kesuksesan dan pengalaman semua individu yang terlibat.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved