Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) berharap sensus pertanian 2023 dapat melahirkan data kebutuhan pupuk susbisidi yang akurat. Pasalnya, masih banyak petani yang mengeluhkan minimnya ketersedian pupuk subsidi.
"Pelaksanaan sensus pertanian 2023 ini agar sensus ini betul-betul menghasilkan data yang terkini akurat dan terpercaya," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara pencanangan pelaksanaan sensus pertanian 2023, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/5).
Jokowi menjelaskan persoalan pupuk subsidi disebabkan antara lain karena kurangnya suplai hingga buruknya distribusi ke para petani. Sehingga, ia berharap sensus pertanian 2023 dapat memetakan persoalan tersebut secara dini.
Baca juga: Presiden Minta Ada Subsidi Pupuk Organik 500 Ribu Ton
"Kalau datanya akurat gampang sekali oh ya (kebutuhan pupuk subsidi) bukan 9 juta ton tapi 13 juta ton misalnya. Oleh karena itu saya mendukung sekali pelaksanaan sensus pertanian 2023," jelas Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono memastikan sensus pertanian 2023 akan melahirkan data yang komperhensif. Terutama dalam menyelesikan persoalan pupuk subsidi.
Baca juga: Jelang Idul Fitri, Wamen BUMN Periksa Stok Pupuk Bersubsidi di Palembang
"Harapan kami data tsb juga dpt dimanfaatkan oleh pemerintah salah satunya utk perbaikan data targeting penyaluran pupuk bersubsidi," terang Margo. (Z-1)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Komitmen memperkuat efisiensi industri dan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) mengantarkan PT Pupuk Indonesia (Persero) meraih sejumlah penghargaan.
Penambahan alokasi didasari pertimbangan karena Kabupaten Cianjur yang merupakan salah satu daerah lumbung pangan di Jawa Barat.
Pupuk bukan sekadar komoditas dagang, melainkan instrumen vital negara.
Petrokimia Gresik Bangun Tangki Asam Sulfat 40 Ribu Ton untuk Perkuat Produksi Pupuk NPK
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
“Kebutuhan pupuk petani mencapai sekitar 50 ton per hari, sementara pengiriman yang masuk ke kios sangat terbatas."
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved