Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memperingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak lalai dalam mengawasi produk-produk jasa keuangan.
Jokowi meminta OJK untuk mengawal, memeriksa semua produk yang ada di pasar, sehingga masyarakat sebagai konsumen bisa terlindungi secara maksimal.
"Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan, baik itu yang namanya asuransi, pinjaman online, investasi, haji dan umroh. Semua betul-betul pengawasanya harus detail," ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 di Jakarta, Senin (6/2).
Ia menginstruksikan lembaga keuangan bekerja dan mengecek sampai ke bawah. Menyentuh hal-hal yang bersifat mikro. OJK juga diminta untuk menindaklanjuti secara cepat setiap laporan atau keluhan dari masyarakat terkait produk jasa keuangan.
"Sering pelaporan, sudah ada keluhan, laporan sudah dari 2020 tapi sampai sekarang belum juga tuntas," ucap mantan wali kota Surakarta itu.
Baca juga: Industri Keuangan Hadapi Tahun Suram, Suport OJK Kembali Diharapkan
Jangan sampai, lanjutnya, karena selalu lalai, OJK menjadi kehilangan kepercayaan oleh masyarakat.
"Ini hati-hati, yang kita bangun adalah trust. Kalau sudah kehilangan itu sulit membangun. Sulit membangun kembali," pungkas Kepala Negara.(OL-5)
Penggeledahan tersebut dilakukan oleh OJK dengan pendampingan dari Bareskrim Polri karena PT MA diduga terlibat dalam kasus pasar modal.
OJK menggeledah kantor Mirae Asset Sekuritas Indonesia terkait dugaan manipulasi IPO saham BEBS, transaksi semu, dan insider trading yang terjadi pada 2020-2022.
Mengapa KSEI buka data pemilik saham 1%? Simak hubungan kebijakan ini dengan ancaman penurunan status Indonesia oleh MSCI ke Frontier Market.
KSEI dan BEI resmi buka data pemilik saham di atas 1% mulai 3 Maret 2026. Cek jadwal, cara akses, dan aturan baru free float 15% di sini.
KSEI dan BEI resmi buka data pemilik saham di atas 1% mulai 3 Maret 2026. Cek jadwal, cara akses, dan aturan baru OJK di sini.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan eskalasi perang AS-Israel vs Iran di Timur Tengah telah mendorong sentimen risk off di pasar keuangan global.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung melalui Satpol PP Kota Bandung terus melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilarang selama bulan suci Ramadan.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
DPR meminta KPPU memperkuat pengawasan persaingan usaha agar pasar lebih adil dan pengusaha kecil terlindungi.
Operator seluler terbesar, seperti Telkomsel, IOH, XL, dan Smartfren, meningkat dari 50,69 juta TB pada 2024 menjadi 55,95 juta TB pada 2025.
Salah satu penyebab utama korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada.
DPR akan mengawasi langkah konkret yang diambil Panglima TNI sebagai tindak lanjut atas keresahan Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved