Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah rumor pungutan pajak penghasilan (PPh) sebesar 5% kepada pekerja dengan upah Rp5 juta per bulan.
Melalui unggahan di akun media sosialnya, perempuan yang karib disapa Ani itu menyatakan tak ada perubahan aturan PPh bagi pekerja bergaji Rp5 juta per bulan. "Untuk gaji Rp5 juta tidak ada perubahan aturan pajak," tulisnya yang dikutip pada Selasa (3/1).
Dia menjelaskan, aturan PPh kepada wajib pajak yang memiliki upah Rp5 juta sebulan tetap sama. Kewajiban yang mesti disetorkan dalam satu tahun masa pajak ialah Rp300 ribu dari penghasilannya. Itu setara dengan menyetor Rp25 ribu setiap bulannya ke kas negara.
Dalam beberapa hari terakhir, jagat maya dihebohkan oleh informasi maupun pemberitaan yang menyebutkan pemerintah mengenakan pungutan PPh sebesar 5% kepada pekerja dengan upah Rp5 juta per bulan.
Informasi dan pemberitaan yang beredar tersebut mengacu dari Undang Undang 7/2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Pemerintah 55/2022 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan aturan turunan dari UU HPP.
Dalam beleid tersebut pemerintah menambah lapisan (layer) tarif pengenaan PPh dengan besaran penghasilan tertentu selama satu tahun. Dus, layer penghasilan kena pajak (PKP) saat ini bertambah menjadi lima, dari sebelumnya hanya empat layer.
Baca juga: Penerimaan Pajak 2022 Lampaui Target, Capai 115%
Lima layer tersebut yakni, PKP hingga Rp60 juta dalam setahun dikenakan tarif 5%; PKP dalam rentang Rp60 juta hingga Rp250 juta setahun dikenakan tarif 15%; PKP dalam rentang Rp250 juta hingga Rp500 juta dikenakan tarif 25%.
Lalu PKP dalam rentang Rp500 juta hingga Rp5 miliar dikenakan tarif sebesar 30%; dan PKP di atas Rp5 miliar setahun dikenakan tarif sebesar 35%.
Adapun cara menghitung pungutan tarif PPh ialah PKP dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikali 5%. Besaran PTKP yang ditetapkan pemerintah ialah Rp54 juta.
Dus, dengan asumsi A merupakan pekerja bergaji Rp5 juta per bulan, maka penghitungannya ialah, Rp60 juta dikurangi Rp54 juta lalu dikalikan dengan 5%. Maka tarif PPh yang dikenakan kepada A dalam satu tahun masa pajak ialah 0,5%, atau Rp300 ribu.
"Kalau anda jomblo tidak punya tanggungan siapapun, gaji Rp5 juta, pajak dibayar adalah sebesar Rp300 ribu per tahun, atau Rp25 ribu per bulan. Artinya pajaknya 0,5%, bukan 5%," kata Ani.
"Kalau anda sudah punya istri dan tanggungan satu anak, gaji Rp5 juta per bulan, tidak kena pajak," lanjutnya. (OL-4)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah merampungkan regulasi baru yang akan menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan
TARGET penerimaan pajak sebesar Rp2.183,9 triliun di 2025 dinilai tak realistis lantaran terlampau tinggi jika dibandingkan dengan 2024.
Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengungkapkan penerimaan pajak sepanjang tahun lalu tidak mencapai target yang dipatok Rp1.988,9 triliun, pajak penghasilan (PPh) kontraksi
Pemerintah tidak berencana menurunkan batasan omzet UMKM (threshold) yang kena pajak dari Rp4,8 miliar menjadi Rp3,6 miliar per tahun.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penaikan anggaran dalam rangka meningkatkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan non-ASN.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved