Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KINERJA penerimaan pajak sepanjang 2022 berhasil melampaui target. Kementerian Keuangan mencatat realisasinya mencapai Rp1.716,8 triliun, atau 115,6% dari yang ditargetkan sebesar Rp1.485 triliun.
"Penerimaan pajak kita mencapai Rp1.716,8 triliun, atau tumbuh 34,3% (dari 2021). Kita lihat dua tahun berturut-turut kenaikannya luar biasa," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN, Selasa (3/1).
Realisasi penerimaan pajak tersebut berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non migas yang mencapai Rp920,4 triliun, atau 122,9% dari target. Sedangkan PPh migas tercatat mencapai Rp77,8 triliun, atau 120,4% dari target yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat sebesar Rp687,6 triliun, atau 107,6% dari target. Sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat mencapai Rp31 triliun, atau 95,9% dari target.
Sri Mulyani mengatakan, kinerja penerimaan pajak 2022 yang tumbuh 34,3% dari 2021 itu terbilang cukup impresif. Dia tak menampik hal tersebut disebabkan oleh naiknya harga-harga komoditas di tingkat global.
Baca juga: PKS Dorong DPR Tolak Perppu Cipta Kerja
Namun perempuan yang karib disapa Ani itu juga meyakini, penerimaan pajak tersebut terjadi karena adanya pemulihan ekonomi dalam negeri yang cukup kuat dan konsisten.
"Ini adalah cerita yang tidak hanya sekadar komoditas boom. Ini adalah cerita mengenai pemulihan ekonomi yang cukup merata di semua sektor dan semua daerah dan dari sisi agregat demand maupun production," terangnya.
Dia menambahkan, sumbangan nyata dari adanya boom commodity pada penerimaan pajak tercermin dari kinerja PPh migas dan PBB dan pajak lainnya. Sementara PPh non migas dan kinerja PPN serta PPnBM menggambarkan denyut perekonomian nasional telah menguat.
"Cerita yang luar biasa adalah pada korporasi. Para pembayar pajak dari perusahaan, korporasi, badan usaha yang sumbangannya mendekati 20% dari total penerimaan negara," kata Ani.
"Ini menggambarkan korporasi mulai bangkit dan menyumbangkan penerimaan pajak luar biasa. Tahun lalu tumbuh 25,5% tahun ini 71,72%, suatu pemulihan kesehatan dari pelaku ekonomi yang luar biasa," lanjutnya. (OL-4)
JELANG batas waktu pelaporan 31 Maret 2026, antusiasme wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi terlihat meningkat.
KETUA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah tidak mengecilkan berbagai persoalan sistem administrasi perpajakan yakni masalah Coretax.
Pemkot Bandung berencana menyiapkan program pembinaan khusus, termasuk dukungan teknis dalam pengelolaan sampah dan air limbah secara mandiri.
STNK mati 2 tahun di 2026 berisiko penghapusan data permanen. Simak panduan aturan terbaru UU LLAJ dan solusi bayar pajak online via aplikasi SIGNAL.
Panduan lengkap cara cek dan bayar pajak kendaraan online 2026 via SIGNAL. Hindari risiko kendaraan jadi bodong akibat aturan STNK mati 2 tahun!
Kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang (mati pajak) selama dua tahun berturut-turut setelah masa berlaku STNK 5 tahun habis, akan dihapus data registrasinya secara permanen.
Peluncuran delapan butir transformasi budaya kerja nasional dinilai menjadi langkah awal pemerintah yang tepat dalam merespons tekanan global akibat konflik TImur Tengah.
Harga minyak dunia melonjak dan rupiah melemah menekan APBN 2026. Ekonom ingatkan disiplin fiskal penting untuk cegah defisit hingga 6% dan jaga stabilitas ekonomi.
Tak hanya di pusat, pemerintah daerah juga diimbau menyesuaikan kebijakan pengendalian mobilitas sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Ketegangan di Selat Hormuz dorong harga minyak dunia naik. Studi FEB UI menyebut BUMN Indonesia menghadapi tekanan besar, terutama di sektor energi dan transportasi.
Lonjakan harga minyak dunia dorong kenaikan BBM. Ekonom nilai langkah ini penting untuk jaga stabilitas APBN.
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved