Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KINERJA penerimaan pajak sepanjang 2022 berhasil melampaui target. Kementerian Keuangan mencatat realisasinya mencapai Rp1.716,8 triliun, atau 115,6% dari yang ditargetkan sebesar Rp1.485 triliun.
"Penerimaan pajak kita mencapai Rp1.716,8 triliun, atau tumbuh 34,3% (dari 2021). Kita lihat dua tahun berturut-turut kenaikannya luar biasa," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN, Selasa (3/1).
Realisasi penerimaan pajak tersebut berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non migas yang mencapai Rp920,4 triliun, atau 122,9% dari target. Sedangkan PPh migas tercatat mencapai Rp77,8 triliun, atau 120,4% dari target yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat sebesar Rp687,6 triliun, atau 107,6% dari target. Sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat mencapai Rp31 triliun, atau 95,9% dari target.
Sri Mulyani mengatakan, kinerja penerimaan pajak 2022 yang tumbuh 34,3% dari 2021 itu terbilang cukup impresif. Dia tak menampik hal tersebut disebabkan oleh naiknya harga-harga komoditas di tingkat global.
Baca juga: PKS Dorong DPR Tolak Perppu Cipta Kerja
Namun perempuan yang karib disapa Ani itu juga meyakini, penerimaan pajak tersebut terjadi karena adanya pemulihan ekonomi dalam negeri yang cukup kuat dan konsisten.
"Ini adalah cerita yang tidak hanya sekadar komoditas boom. Ini adalah cerita mengenai pemulihan ekonomi yang cukup merata di semua sektor dan semua daerah dan dari sisi agregat demand maupun production," terangnya.
Dia menambahkan, sumbangan nyata dari adanya boom commodity pada penerimaan pajak tercermin dari kinerja PPh migas dan PBB dan pajak lainnya. Sementara PPh non migas dan kinerja PPN serta PPnBM menggambarkan denyut perekonomian nasional telah menguat.
"Cerita yang luar biasa adalah pada korporasi. Para pembayar pajak dari perusahaan, korporasi, badan usaha yang sumbangannya mendekati 20% dari total penerimaan negara," kata Ani.
"Ini menggambarkan korporasi mulai bangkit dan menyumbangkan penerimaan pajak luar biasa. Tahun lalu tumbuh 25,5% tahun ini 71,72%, suatu pemulihan kesehatan dari pelaku ekonomi yang luar biasa," lanjutnya. (OL-4)
Perusahaan mencatat komitmen belanja TKDN di 2024 mencapai 61,62% berupa jasa umum, jasa sewa kapal, dan material dengan total senilai Rp6,01 triliun.
Sekjen idEA mengungkapkan akan patuh dan menjalankan kebijakan apa pun dari pemerintah sesuai dengan ketentuan. idEA Minta Pemerintah Hati-Hati Terapkan Pajak Pedagang e-Commerce
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kebijakan marketplace memungut pajak langkah yang bagus agar antara penjual online dan luring adil
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah merampungkan regulasi baru yang akan menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved