Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerima 6.958 pengaduan penipuan yang mencatut nama instansi di bawah Kementerian Keuangan tersebut. Praktik penipuan yang paling banyak diadukan ialah aktivitas dagang dalam jaringan (daring) melalui media sosial.
"Penipuan dengan mengatasnamakan DJBC masih marak hingga akhir November 2022, tercatat ada 6.958 pengaduan. Paling banyak yang diadukan ini dari online shopping (olshop)," ujar Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan DJBC Kemenkeu Hatta Wardhana, Kamis (22/12).
Adapun jumlah pengaduan tersebut menjadi yang paling banyak dalam lima tahun terakhir. Pada 2018, jumlah pengaduan tercatat sebanyak 1.463, naik di 2019 menjadi 1.501 aduan, di 2020 sebanyak 3.284 aduan, dan di 2021 sebanyak 2.491 aduan.
Baca juga: Sejumlah Kalangan Minta Pemerintah Tunda Penaikan Cukai Rokok
Dari jumlah aduan di sepanjang 2022 tersebut, kerugian yang tercatat dari kasus penipuan itu mencapai Rp8,3 miliar. Kerugian terjadi karena para korban telah melakukan transaksi kepada pelaku penipuan. Setelah transaksi itu dilakukan, korban baru melakukan pengaduan kepada DJBC melalui.
Sedangkan potensi kerugian yang berhasil diselamatkan diperkirakan senilai Rp12,6 miliar. Ini karena korban lebih dulu melakukan pengaduan sebelum melakukan transaksi kepada penipu.
Selain melalui olshop, pelaku penipuan juga menggunakan modus lain. Seperti, romansa, diplomatik, pencucian uang dan lelang. Hatta pun mengimbau warga untuk segera melaporkan kepada DJBC, jika menjadi korban penipuan.
Baca juga: Tertekan Global, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 akan Sedikit Melambat
Pengaduan dapat dilakukan melalui call center DJBC di 1500255 maupun media sosial resmi milik instansi. Guna terhindar penipuan yang mengatasnamakan DJBC, masyarakat diminta untuk mengenali ciri-ciri penipuan yang umum terjadi.
Pertama, adanya pungutan tidak wajar yang diminta oleh pelaku. Kedua, menghubungi dengan menggunakan nomor pribadi. Ketiga, adanya perilaku intimidasi dari pelaku kepada korban. Keempat, meminta pembayaran ditujukan kepada rekening pribadi.
Lalu kelima, penipuan marak terjadi di akhir pekan atau menjelang hari libur nasional. Kasubdit Penindakan DJBC Agung Widodo menyebut pengaduan yang masuk ke DJBC akan ditindaklanjuti hingga kasus penipuan itu diserahkan ke aparat penegak hukum.(OL-11)
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan adanya dugaan praktik penyelundupan barang dan underinvoicing soal penyegelan Toko Tiffany & Co. Berikut kronologi penyegelan Tiffany & Co
Menkeu Purbaya buka dugaan persekongkolan di balik penyegelan tiga gerai Tiffany & Co terkait kasus impor dan underinvoicing.
Ketegasan yang tidak konsisten dapat merusak iklim investasi dan menimbulkan ketidakpastian dunia usaha.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segel tiga toko Tiffany & Co di Jakarta terkait dugaan penyelundupan dan praktik underinvoicing impor barang mewah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved