Penghujung Tahun 2022, Realisasi Belanja APBD Masih 75%

KEMENTERIAN Keuangan melaporkan realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di sisa dua minggu terakhir penghujung tahun baru mencapai 75% atau sekitar Rp900,6 triliun dari pagu sebesar Rp1.200,87 triliun.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, per hari ini belanja APBD untuk program-program pembangunan masyarakat di daerah baru tersalurkan 75%. Padahal TKDD yang telah digelontorkan pemerintah sudah hampir menyentuh 100%.

"Menurut pantauan kami sampai hari ini, APBD secara nasional baru sekitar 75% realisasinya. Itu yang akan kami dorong terus bagaiamana uang yang sudah ada dikonversikan dalam bentuk pembangunan-pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat," ungkapnya dalam Media Briefing: DBH, Kebijakan TKD, dan Dukungan APBN secara Keseluruhan untuk Daerah di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/12).

Sementara itu, berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang telah disalurkan hingga hari ini sebesar Rp752,81 triliun atau 93,54% dari target penyaluran TKDD 2022 sebesar Rp804,78 triliun.

Baca juga: Jaga Stabilitas Harga, Mendag Pastikan 200 Ribu Ton Beras Bulog Tiba di Tanjung Priok

Dengan demikian, Luky berharap penggunaan TKDD menjelang akhir tahun dapat dioptimalkan, sehingga realisasinya mencapai 100%. Hal ini juga dapat memberikan dorongan efek berganda atau multiplier effect terhadap pemerataan pembangunan dan kesejahteraan didaerah.

"Realisasinya bisa mendekati 100% untuk TKD nya. Tapi TKD itu kan baru dari transfer dari pusat ke daerah, tugas daerah adalah bagaimana tadi melakukan belanja untuk pembangunan sehingga efek multiplier ya bisa dinikmati oleh masyarakat setempat yaitu kesejahteraan," ucap Luky.

Senada dengan Luky, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan realisasi belanja APBD yang masih rendah harus terus dioptimalkan menuju akhir tahun. Oleh karena itu, Kemendagri bersama Kementerian Keuangan dan LKPP BPKP terus berupaya untuk mendorong Pemda merealisasikan belanjanya.

"Belanja harus maksimal jangan sampai uangnya ada tetapi belanjanya tidak jalan ya itu sama aja. Ngapain uang besar-besar kalau tidak jalan belanjanya. Maka belanja juga tidak kalah penting kami terus dari Kementerian Dalam Negeri beserta Kementerian keuangan LKPP BPKP terus ini berupaya turun kelapangan terus melakukan asistensi kemudian melakukan pembinaan pengawasan monev untuk mendorong belanja ini biar maksima," pungkas Fatoni. (OL-4)