Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH optimistis defisit anggaran negara tahun ini akan berada di bawah 3%, yakni di kisaran 2,8%. Ini karena kondisi perekonomian yang baik dan mendukung peningkatan pendapatan negara. Hal itu juga dinilai dapat menjadi modal kuat untuk melangkah di 2023.
"Saat ini kita melihat sangat besar peluang defisit di bawah 3%. Arahnya sangat baik, karena terakhir itu defisit 0,91%. Kita on track defisit lebih rendah dari yang diprediksi di awal," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu sesuai mengikuti rapat kerja di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis (8/12).
Di triwulan IV 2022 Kemenkeu memperkirakan defisit akan mengalami kenaikan. Ini karena adanya pola belanja anggaran yang tinggi di akhir tahun.
Sebelumnya, pada Juli 2022, pemerintah mengubah proyeksi defisit anggaran menjadi 3,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini. Angka itu lebih rendah dari yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar 4,5%.
Febrio mengatakan, terus menyusutnya prakiraan angka defisit anggaran tahun ini dapat menjadi modal penting bagi pelaksanaan anggaran di 2023. Sebab, pada tahun depan pemerintah diwajibkan untuk mengembalikan defisit anggaran maksimal 3% terhadap PDB.
Baca juga: Sektor Penerbangan Mulai Bangkit, Penumpang Domestik Tembus 45 Juta
Sementara itu pemerintah meyakini angka pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2022 tidak akan setinggi triwulan sebelumnya yang mencapai 5,72%. Ini karena situasi yang disebut menantang dan adanya faktor hitungan dasar tahunan, di mana pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2021 sudah cukup tinggi, yaitu 5,02%.
"Triwulan IV ini memang agak menantang dibandingkan triwulan III. Kita sudah melihat tanda-tanda bahwa kita harus mengantisipasi perlambatan ekonomi global. Ini yang harus kita antisipasi supaya kita bisa meminimalisasi dampaknya bagi ekonomi kita," jelas Febrio.
Dari hitungan Kemenkeu, perekonomian Indonesia di triwulan IV 2022 diprediksi hanya akan tumbuh 5% atau sedikit lebih rendah dari itu. Namun secara keseluruhan Bendahara Negara optimistis ekonomi nasional masih dapat mencapai angka 5,2%.
"Untuk 2022 memang cukup solid, tantangan itu sekarang yang sedang kita siapkan. Di 2023 kita berharap kita bisa terus mengantisipasi dan melakukan kebijakan-kebijakan yang kondusif untuk perekonomian kita," pungkas Febrio. (OL-4)
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Salah satunya, realisasi program Makan Siang Gratis (MBG) tercatat sebesar Rp36,6 triliun per 21 Februari.
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved