Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEMERINTAH optimistis defisit anggaran negara tahun ini akan berada di bawah 3%, yakni di kisaran 2,8%. Ini karena kondisi perekonomian yang baik dan mendukung peningkatan pendapatan negara. Hal itu juga dinilai dapat menjadi modal kuat untuk melangkah di 2023.
"Saat ini kita melihat sangat besar peluang defisit di bawah 3%. Arahnya sangat baik, karena terakhir itu defisit 0,91%. Kita on track defisit lebih rendah dari yang diprediksi di awal," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu sesuai mengikuti rapat kerja di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis (8/12).
Di triwulan IV 2022 Kemenkeu memperkirakan defisit akan mengalami kenaikan. Ini karena adanya pola belanja anggaran yang tinggi di akhir tahun.
Sebelumnya, pada Juli 2022, pemerintah mengubah proyeksi defisit anggaran menjadi 3,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini. Angka itu lebih rendah dari yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar 4,5%.
Febrio mengatakan, terus menyusutnya prakiraan angka defisit anggaran tahun ini dapat menjadi modal penting bagi pelaksanaan anggaran di 2023. Sebab, pada tahun depan pemerintah diwajibkan untuk mengembalikan defisit anggaran maksimal 3% terhadap PDB.
Baca juga: Sektor Penerbangan Mulai Bangkit, Penumpang Domestik Tembus 45 Juta
Sementara itu pemerintah meyakini angka pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2022 tidak akan setinggi triwulan sebelumnya yang mencapai 5,72%. Ini karena situasi yang disebut menantang dan adanya faktor hitungan dasar tahunan, di mana pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2021 sudah cukup tinggi, yaitu 5,02%.
"Triwulan IV ini memang agak menantang dibandingkan triwulan III. Kita sudah melihat tanda-tanda bahwa kita harus mengantisipasi perlambatan ekonomi global. Ini yang harus kita antisipasi supaya kita bisa meminimalisasi dampaknya bagi ekonomi kita," jelas Febrio.
Dari hitungan Kemenkeu, perekonomian Indonesia di triwulan IV 2022 diprediksi hanya akan tumbuh 5% atau sedikit lebih rendah dari itu. Namun secara keseluruhan Bendahara Negara optimistis ekonomi nasional masih dapat mencapai angka 5,2%.
"Untuk 2022 memang cukup solid, tantangan itu sekarang yang sedang kita siapkan. Di 2023 kita berharap kita bisa terus mengantisipasi dan melakukan kebijakan-kebijakan yang kondusif untuk perekonomian kita," pungkas Febrio. (OL-4)
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Dengan kondisi yang ada, pemerintah harus lebih prudent dalam mengelola fiskal dan menerapkan prinsip spending better.
APBN per Mei 2025 tercatat mengalami defisit Rp21 triliun, atau 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved