PEMERINTAH bertekad untuk mengembalikan defisit anggaran maksimal 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di 2023. Untuk mencapai hal tersebut, otoritas fiskal bakal mengoptimalkan efisiensi belanja negara.
Demikian disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Simposium Nasional Keuangan Negara bertema Kebijakan Fiskal Untuk Pembangunan Berkelanjutan secara daring.
"Dalam rangka memastikan, bahwa defisit bisa kita turunkan ke bawah 3% nanti pada 2023. Belanja negara yang di atas Rp3.000 triliun tentu harus kita lakukan efisiensi," ujarnya, Rabu (26/10).
Baca juga: Hingga September, APBN Surplus Rp60 Triliun
Ketentuan untuk mengembalikan defisit anggaran maksimal 3% tertuang dalam Undang Undang (UU) Tahun 2 Nomor 2020. UU tersebut sudah memberikan fleksibilitas pelebaran defisit anggaran di atas 3% karena pandemi covid-19 dan harus diakhiri pada 2023.
Menurut Suahasil, pandemi covid-19 di Tanah Air sudah ditangani dengan baik. Hanya, muncul tantangan baru pada perekonomian dunia dan dikhawatirkan dapat berdampak ke dalam negeri. Oleh karena itu, upaya konsolidasi fiskal dilakukan secara hati-hati.
Efisiensi belanja yang akan didorong juga tidak akan serta merta mengorbankan masyarakat dan ekonomi yang berangsur pulih. "Harus tetap diarahkan untuk melindungi perekonomian melalui belanja kesehatan dan mendorong pemulihan ekonomi," katanya.
Baca juga: Realisasi Investasi Industri Manufaktur Tembus Rp365 T
"Menjaga masyarakat dan mendorong pemulihan adalah dua jenis belanja yang sangat penting," imbuh Suahasil.
Upaya tersebut, sambung dia, dapat dilakukan Bendahara Negara dengan meninjau kembali struktur perekonomian dan struktur APBN untuk tahun depan. Normalisasi kebijakan fiskal dipastikan tetap mendukung momentum pemulihan ekonomi di tengah beragam ancaman.
Di lain sisi, penggunaan anggaran juga akan diarahkan untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan. "Ini cara kita menggunakan keuangan negara untuk mendorong pemulihan dan menjaganya," tandasnya.(OL-11)
