Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mengalami surplus sebesar Rp60,9 triliun, atau 0,33% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga September 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kondisi surplus anggaran ini lebih rendah dibanding capaian bulan sebelumnya. Namun, itu jauh lebih baik bila dibandingkan dengan periode yang sama di 2021.
"Kinerja APBN September ini tetap positif dan terkendali, ditopang pendapatan yang sangat baik. Sementara belanja negara juga tumbuh dan perlu diakselerasi," ujar dia dalam konferensi pers, Jumat (21/10).
Hingga September 2022, pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.974,7 triliun, atau tumbuh 45,7% dari kinerja di periode yang sama di 2021. Torehan tersebut, kata Sri Mulyani, menggambarkan pemulihan ekonomi nasional yang tetap terjaga dan masih tingginya harga komoditas unggulan.
Pendapatan negara tersebut berasal dari realisasi penerimaan pajak Rp1.310,5 triliun yang naik 54,2% dari periode yang sama di 2021. Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat mencapai Rp232,1 triliun, naik 26,9% dari September tahun lalu.
Baca juga: SAS Institute Dorong Pesantren Terlibat Transformasi EBT
Tumbuhnya pendapatan negara itu juga tak hanya mengindikasikan penyehatan APBN, tapi juga menunjukkan bahwa instrumen fiskal negara itu dapaf menjadi bantalan di tengah dinamika global.
Sementara belanja negara tercatat mencapai Rp1.913,9 triliun, atau hanya 61,6% dari alokasi belanja tahun ini yanh sebesar Rp3.106,4 triliun. Belanja negara ini berasal dari realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp674,4 triliun, atau 71,3% dari alokasi.
Kemudian belanja noj K/L hingga September 2022 tercatat mencapai Rp686,8 triliun, atau 50,7% dari pagu. Sementara Transfer Dana ke Daerah telah terealisasi sebesar Rp552,6 triliun, atau 68,7% dari alokasi anggaran tersedia.
Sri Mulyani mengatakan, kinerja belanja ini masih harus diakselerasi dan didorong di sisa tahun ini. Hal tersebut ditujukan agar ada dorongan lebih bagi perekonomian dalam negeri. "Kinerja investasi juga diupayakan maksmimal untuk mendukung pemulihan ekonomi dan masyarakat," terang dia. (OL-4)
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
NERACA perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Mei 2025 sebesar US$4,30 miliar.
Dengan konsumsi masyarakat Kabupaten Mukomuko, lanjut dia, yang hanya 20 ribu ton per tahun, maka terdapat surplus sekitar 20 ribu ton beras.
Realisasi pendapatan negara per April 2025 mencapai Rp810,5 triliun atau setara 27% dari target APBN 2025.
KUASA Hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi menilai kebijakan impor raw sugar alias gula kristal mentah yang kala itu diterbitkan oleh Tom Lembong bukan sebuah masalah.
Kinerja ekspor nonmigas mendominasi dengan 98,34% dari total perdagangan luar negeri, pada Januari 2025.
Neraca perdagangan barang Indonesia pada September 2024 mengalami surplus US$3,26 miliar. Nilai surplus tersebut lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat US$2,78 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved