Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ANGGOTA Komisi I DPR RI Hasbi Anshory memuji gagasan Kartu Prakerja dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, program tersebut dapat meningkatkan skill dan keterampilan masyarakat.
Hasbi menuturkan, Kartu Prakerja sangat efektif di tengah berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat. Salah satu persoalan rakyat yang dihadapi kala itu adalah pemutusan kontrak kerja karena pandemi Covid-19.
Melalui Kartu Prakerja, Hasbi menyebutkan, sebanyak jutaan masyarakat pencari kerja di Indonesia berhasil dijangkau. Program Kartu Prakerja, lanjut Hasbi, memberikan bantuan uang tunai yang bermanfaat untuk fondasi kebutuhan hidup masyarakat.
Hasbi menjelaskan manfaat Kartu Prakerja bukan hanya berfokus memberikan bantuan uang tunai saja. Namun juga membekali masyarakat dengan kemampuan dan keterampilan dari berbagai bidang.
Baca juga : Bukalapak Gelar Pelatihan di Ekosistem Program Kartu Prakerja
“Sekarang kan ada kartu prakerja dan lain-lain yang bisa berfungsi untuk meningkatkan skill dan keterampilan,” ujar Hasbi setelah mengisi seminar di Universitas Jambi.
Hasbi menerangkan, Kartu Prakerja termasuk ke dalam program jaring pengaman yang direalisasikan oleh Jokowi untuk membantu masyarakat. Baginya, kebijakan tersebut berdampak positif yang dapat menimbulkan multiplier effect ekonomi masyarakat di tengah kondisi geopolitik saat ini.
“Yang jelas ada multiplier effect dari program jaring pengaman sosial. Orang membelanjakan uang dan yang lain dapat multiplier effect. Yang mendapat bantuan bisa membelanjakan uangnya. Yang lain bisa berproduksi,” pungkasnya. (RO/OL-7)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved