Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggenjot pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi sebuah keputusan yang tepat. Kehadiran IKN dinilai bakal membangkitkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.
Menurut Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman, Afra Tustini Ekawati pembangunan IKN akan menciptakan banyak manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya turut membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Tak terkecuali, lanjut dia, bagi warga lokal di sekitaran pembangunan IKN Nusantara. Menurut dia kondisi demikian menjadi satu hal positif yang sudah mulai disadari betul oleh masyarakat.
“Tentu disitu akan sangat mendukung potensi alam, warga, artinya perekonomian dan pembangunan infrastruktur akan menunjang kemajuan kita sebagai warga Kaltim,” kata Afra pada Seminar Nasional di Universitas Mulawarwan.
Dia menuturkan pembangunan IKN Nusantara oleh Jokowi akan memunculkan banyak potensi ekonomi. Menjadi satu sumber ekonomi baru bagi masyarakat, imbasnya turut menaikkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat.
“Artinya kita punya peluang yang luar biasa dengan IKN itu,” tandasnya.
Sebagai satu wujud rasa bangga kalangan akademik terhadap pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur, Afra mengungkapkan bahwa Rektor Universitas Mulawarman juga turut terlibat sebagai tim ahli transisi IKN.
Ia berharap, percepatan pembangunan harus dapat terus konsisten dijalankan. Sehingga kebermanfaatan yang akan timbul nantinya dapat juga segera dirasakan langsung masyarakat.
“Perlu diketahui bahwa Pak Rektor merupakan salah satu tim ahli dari transisi IKN. Kita harus bangga sebagai warga Kaltim,” ungkapnya.
Presiden Jokowi telah dijadwalkan segera melakukan peletakan batu pertama atau ground breaking Istana Kepresidenan di IKN Nusantara. Disebutkan agenda presiden tersebut bakal dilakukan pada akhir Agustus 2022.
Presiden Jokowi dalam pidato di Sidang Tahunan MPR menyampaikan bahwa pembangunan IKN, Kalimantan Timur harus dijaga keberlanjutannya.
Presiden Jokowi mengatakan IKN tidak hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga sarana dan prasarana sebagai motor penggerak ekonomi baru. IKN tidak akan hanya menjadi kota biasa, kata Jokowi, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia.
“Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi,” ujar dia. (Ant/OL-8)
Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik terkait IKN.
Daftar lengkap 216 negara di dunia beserta ibu kotanya, diurutkan A-Z dengan nomor urut. Pelajari pusat pemerintahan setiap negara!
Daftar lengkap nama negara di 5 benua beserta ibu kotanya. Temukan informasi mudah dan jelas tentang negara-negara di dunia!
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemohon gugatan Stepanus Febyan Babaro mengatakan bahwa masyarakat adat merasa cemas, takut, dan khawatir karena pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved