Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEBIJAKAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggenjot pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi sebuah keputusan yang tepat. Kehadiran IKN dinilai bakal membangkitkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.
Menurut Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman, Afra Tustini Ekawati pembangunan IKN akan menciptakan banyak manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya turut membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Tak terkecuali, lanjut dia, bagi warga lokal di sekitaran pembangunan IKN Nusantara. Menurut dia kondisi demikian menjadi satu hal positif yang sudah mulai disadari betul oleh masyarakat.
“Tentu disitu akan sangat mendukung potensi alam, warga, artinya perekonomian dan pembangunan infrastruktur akan menunjang kemajuan kita sebagai warga Kaltim,” kata Afra pada Seminar Nasional di Universitas Mulawarwan.
Dia menuturkan pembangunan IKN Nusantara oleh Jokowi akan memunculkan banyak potensi ekonomi. Menjadi satu sumber ekonomi baru bagi masyarakat, imbasnya turut menaikkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat.
“Artinya kita punya peluang yang luar biasa dengan IKN itu,” tandasnya.
Sebagai satu wujud rasa bangga kalangan akademik terhadap pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur, Afra mengungkapkan bahwa Rektor Universitas Mulawarman juga turut terlibat sebagai tim ahli transisi IKN.
Ia berharap, percepatan pembangunan harus dapat terus konsisten dijalankan. Sehingga kebermanfaatan yang akan timbul nantinya dapat juga segera dirasakan langsung masyarakat.
“Perlu diketahui bahwa Pak Rektor merupakan salah satu tim ahli dari transisi IKN. Kita harus bangga sebagai warga Kaltim,” ungkapnya.
Presiden Jokowi telah dijadwalkan segera melakukan peletakan batu pertama atau ground breaking Istana Kepresidenan di IKN Nusantara. Disebutkan agenda presiden tersebut bakal dilakukan pada akhir Agustus 2022.
Presiden Jokowi dalam pidato di Sidang Tahunan MPR menyampaikan bahwa pembangunan IKN, Kalimantan Timur harus dijaga keberlanjutannya.
Presiden Jokowi mengatakan IKN tidak hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga sarana dan prasarana sebagai motor penggerak ekonomi baru. IKN tidak akan hanya menjadi kota biasa, kata Jokowi, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia.
“Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi,” ujar dia. (Ant/OL-8)
Puluhan petani yang tergabung dalam Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) se Kalimantan Timur melakukan aksi unjuk rasa.
Banyak pihak yang mengkhawatiran proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Pasalnya proyek ini rentan menjadi lahan korupsi.
Hal tersebut terjadi karena Jakarta menjadi tempat padat penduduk yang penuh dengan polusi dan air yang tercemar.
Kualitas udara di wilayah Jakarta dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berada pada level sedang.
Pengamat perkotaan Nirwono Joga berpendapat, banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan Jakarta agar totalitas menjadi kota bisnis baik secara regional maupun global
"Jadi gedung pemerintah di Jakarta dikomersialkan, disewakan jangka panjang dan uangnya dipakai untuk di sana," ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (23/1).
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Mampukah dia membesarkan PSI yang katanya partai anak muda itu? Atau sebaliknya, setelah tak lagi berkuasa, pengaruhnya bakal meredup untuk membesarkan PSI?
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved