Bertemu Jokowi, Bamsoet Minta Cabut Subsidi BBM dan Alihkan jadi Bantuan Tunai

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menyarankan agar pemberian subsidi energi terutama bahan bakar minyak (BBM) dievaluasi. Hal itu merespons pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo yang menyebut soal krisis energi dan pangan, ketika para pimpinan lembaga negara hadir ke Istana Negara, Jumat (13/8).

"Saya tadi menyarankan untuk dievaluasi apakah subsidi ini bentuknya tidak harus melalui minyak (BBM) karena di lapangan penyalahgunaan cukup tinggi," ucap Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet.

Ia mengatakan tidak ada yang bisa menjamin subsidi itu tepat sasaran. Oleh karena itu, terang Bamsoet, pemerintah mempertimbangkan subsidi diberikan dalam bentuk tunai atau bantuan langsung.

Presiden Jokowi dalam pertemuan menjelaskan pada para pimpinan lembaga negara terkait krisis, termasuk nilai besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nilainya mencapai Rp502 triliun. Menurut presiden pemerintah memberikan subsidi BBM untuk menahan laju kenaikan harga barang pokok lainnya apabila BBM dinaikkan.

Meski demikian, Bamsoet mengatakan bahwa pemerintah belum memutuskan untuk mengurangi subsidi BBM. Presiden, imbuh dia, masih menghitung dan mempertimbangkan subsidi tersebut akan diberikan melalui bantuan langsung atau tunai pada masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga: Bertemu Pimpinan Lembaga Negara, Jokowi Bahas Subsidi BBM dan Krisis

Seluruh pembantu presiden yakni para menteri, terang Bamsoet, tengah menghitung risiko apabila terjadi penyesuaian besaran subsidi terhadap harga barang pokok yang harus ditanggung masyarakat.

"Karena ini juga sudah masuk tahun politik, takutnya ada yang gosok-gosok jadi persoalan lain, dihitung sesuai kemampuan. Intinya, Pemerintah punya keinginan kuat meringankan beban masyarakat dan menarik nafas lega dari COVID-19," ujar Bambang.

Bamsoet setuju bahwa Indonesia harus mewaspadai ancaman krisis global yang saat ini tengah melanda dunia. Ia mengutip hal yang disampaikan presiden bahwa International Monetary Fund (IMF) menyebutkan akan ada 66 negara yang terancam bangkrut. Adapun presiden, sebut Bamsoet, menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat turun menjadi sebesar 2,8%.

"Presiden menyampaikan penting bagi kita pejabat negara memahami dan mewaspadai dan mengantisipasi karena nanti masalahnya berangkai, dari inflasi dari cadangan devisa dan dari besaran subsidi yang memberatkan APBN. Kita beruntung termasuk negara yang risiko tidak terlalu besar dibanding dari negara lain tapi kita jangan terlena," ucap Bamsoet.

Dalam pertemuan itu, hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin, dan Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata.(OL-4)