Jaminan Pemerintah Soal Stok BBM harus Dibarengi Keterbukaan Data

Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang pernyataan jaminan ketersediaan BBM dari pemerintah tepat untuk meredam panic buying. Hal itu sebagaimana disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers pada Selasa (31/3). Pada kesempatan itu, Bahlil menyampaikan bahwa Indonesia telah mengidentifikasi sumber pasokan energi fosil dari negara lain untuk mengamankan pasokan. Ia juga menyebut saat ini cadangan energi Indonesia (BBM dan gas) berada di atas standar minimum nasional.

Namun, Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa menyebut kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika pemerintah membuka data pasokan energi secara reguler dan jujur mengenai langkah antisipasi krisis.

“Masyarakat saat ini sangat sensitif terhadap kesenjangan antara klaim resmi dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka mengenai kondisi riil stok LPG dan BBM adalah kunci untuk mencegah spekulasi yang merugikan dan meningkatkan kepercayaan publik,” kata Fabby dalam keterangan yang diterima, Rabu (1/4).

Baca juga : Tak Ada Kenaikan Harga BBM 1 April 2026, Warga Jangan Panic Buying

Selain itu, lanjutnya, di tengah lonjakan harga minyak Brent yang menyentuh US$ 115/barel, pemerintah Indonesia harus sangat berhati-hati dalam menjanjikan pertahanan subsidi tanpa batasan yang jelas. Hal ini mengingat setiap kenaikan US$ 1 per barel menimbulkan defisit APBN hingga Rp 6,7 triliun.

“Simulasi IESR menunjukkan risiko pembengkakan anggaran subsidi hingga Rp460 triliun tahun ini jika harga rata-rata tertahan di angka US$ 94/barel, sebuah angka yang dapat melumpuhkan kesehatan APBN,” papar Fabby.

Menurutnya, narasi kebijakan harus mulai mengelola ekspektasi publik bahwa ruang fiskal memiliki batas, terutama saat asumsi ICP US$ 70/barel dalam APBN sudah tidak lagi relevan dengan gejolak pasar global saat ini. 

Baca juga : Bahlil Minta Masyarat tak Timbun BBM

Fabby juga menyebut subsidi energi harus segera digeser dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung tepat sasaran bagi rumah tangga miskin. Tujuannya untuk menghentikan kebocoran anggaran yang tidak efisien.

“IESR menyarankan agar peta jalan reformasi ini dimulai secara bertahap pada tahun 2027, dengan memprioritaskan sektor kelistrikan terlebih dahulu guna meminimalkan guncangan langsung terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Langkah ini bukan sekadar efisiensi anggaran, melainkan transformasi struktural agar ketahanan energi nasional tidak terus-menerus tersandera oleh volatilitas harga komoditas dunia,” jelasnya.

Selain kenaikan harga minyak, terdapat kenaikan biaya pengadaan BBM yang berasal disebabkan oleh kenaikan insurance premium dan kenaikan biaya transportasi karena pengadaan minyak dari Amerika Serikat (AS), Brazil, dan Rusia sebagai alternatif dari Timur Tengah.

“Masyarakat perlu mengetahui konsekuensi kenaikan harga minyak dan kenaikan biaya pengadaan BBM akibat disrupsi pasokan yang sedang terjadi karena mereka pula yang akan menanggung biaya itu secara tidak langsung,” pungkasnya. (E-3)