Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga menegaskan sesuai arahan pemerintah untuk tidak melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), baik non-subsidi maupun bbm bersubsidi.
Sebagai badan usaha di sektor hilir energi, Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi energi berjalan optimal di seluruh wilayah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dan negosiasi dengan para pemasok (supplier), serta optimalisasi sistem distribusi.
“Pertamina Patra Niaga senantiasa melaksanakan kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal penetapan harga BBM. Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan dan tidak terpengaruh oleh informasi yang dapat memicu panic buying," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV dalam keterangannya, Rabu (1/4).
Menurutnya, penggunaan energi yang hemat dan bertanggung jawab menjadi salah satu kunci dalam menjaga ketahanan energi nasional. Pertamina Patra Niaga juga mengajak masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah untuk hemat energi melalui aktivitas baik pribadi maupun secara institusi.
Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, yang berpotensi memicu kepanikan atau panic buying.
“Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga konsumsi yang wajar akan sangat membantu kelancaran distribusi energi di lapangan," tandasnya.
Kalangan dunia usaha meminta pemerintah memastikan kejelasan implementasi kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi agar tidak mengganggu aktivitas distribusi dan operasional bisnis
Pembatasan BBM bersubsidi dinilai bukan sekadar langkah teknis pengendalian konsumsi, melainkan sinyal dini pemerintah dalam menghadapi potensi tekanan pasokan energi global.
IESR: Jaminan Pemerintah Soal Ketersediaan BBM Perlu Dibarengi Keterbukaan Data
Kalangan dunia usaha meminta pemerintah memastikan kejelasan implementasi kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi agar tidak mengganggu aktivitas distribusi dan operasional bisnis
Pembatasan BBM bersubsidi dinilai bukan sekadar langkah teknis pengendalian konsumsi, melainkan sinyal dini pemerintah dalam menghadapi potensi tekanan pasokan energi global.
IESR: Jaminan Pemerintah Soal Ketersediaan BBM Perlu Dibarengi Keterbukaan Data
Hemat BBM dengan cara sederhana! Simak 7 tips berkendara agar konsumsi bahan bakar lebih irit, dari pilih oktan hingga hindari akselerasi mendadak.
KABAR rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang diisukan mulai berlaku per 1 April 2026 memicu kepanikan warga di Kabupaten Sidoarjo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved