Ekonom Nilai Penyesuaian Harga BBM sudah Perlu Dilakukan

EKONOM Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyebut saat ini penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) cenderung sudah diperlukan. Hal itu untuk mengurangi beban fiskal yang saat ini sudah sangat tertekan seiring lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel. 

Seperti diberitakan, harga minyak dunia sudah menyentuh di atas US$100 per barel, bahkan sempat menembus US$140 per barel. Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 telah menetapkan harga minyak dunia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$70 per barel.

“Dalam kondisi sekarang, saya melihat jawabannya cenderung iya (penyesuaian harga BBM). Bukan lagi soal apakah perlu atau tidak, tapi bagaimana desainnya. Kalau harga BBM tetap ditahan, seluruh shock global dipindahkan ke APBN, dan itu yang mendorong defisit melebar. Sementara ruang fiskal kita terbatas,” kata Yusuf saat dihubungi, Minggu (5/4). 

Baca juga : Harga BBM Melambung, Pakistan Gratiskan Transportasi Publik Sebulan

Namun, katanya, penyesuaian tidak bisa dilakukan secara drastis. Dengan harga minyak di level US$140 dan kurs sekitar Rp17.000, harga keekonomian BBM bisa berada jauh di atas harga saat ini. “Kalau langsung disesuaikan penuh, dampaknya ke inflasi dan daya beli akan sangat besar,” ujarnya.

Karena itu, Yusuf memandang pendekatan yang lebih rasional adalah penyesuaian bertahap. Misalnya kenaikan terbatas di awal untuk mengurangi tekanan subsidi, lalu dievaluasi secara berkala mengikuti pergerakan harga minyak. “Tujuannya bukan menutup seluruh selisih sekaligus, tapi menahan laju pembengkakan defisit,” jelasnya.

Yang tidak kalah penting, katanya, penyesuaian ini harus disertai bantalan sosial yang kuat. Bantuan sosial harus tepat sasaran dan disalurkan sebelum atau bersamaan dengan kenaikan, agar dampak ke kelompok rentan bisa diredam.

“Selain itu, komunikasi publik harus jelas, karena penerimaan masyarakat sangat ditentukan oleh seberapa transparan pemerintah menjelaskan situasi ini,” pungkasnya. (H-2)