Harga BBM tak Naik, GMPK DKI: Langkah Tepat Redam Dampak Eksternal

KETUA DPD Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) DKI Jakarta, Asip Irama, menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah yang tepat dan terukur. Langkah ini dianggap krusial di tengah tren kenaikan harga minyak dunia yang fluktuatif.

Asip menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak global menunjukkan kecenderungan meningkat, bahkan sempat menembus angka di atas 100 dolar AS per barel. Kondisi tersebut memaksa banyak negara melakukan penyesuaian harga BBM domestik guna meredam tekanan fiskal.

Menurut Asip, langkah Indonesia tergolong unik jika dibandingkan dengan respons negara-negara lain yang mayoritas memilih untuk menaikkan harga secara signifikan.

Baca juga : Inflasi Tahunan Maret 2026 Capai 3,48%, Jauh di Atas Periode 2025

“Secara global, respons yang umum itu menaikkan harga. Bahkan ada yang naik signifikan, seperti Kamboja hampir 68 persen dan Vietnam sekitar 50 persen. Negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Australia, juga melakukan penyesuaian dalam periode yang sama,” ujar Asip, Kamis (2/4).

Dalam konteks tersebut, ia memandang keputusan pemerintah Indonesia untuk tetap menjaga stabilitas harga sebagai langkah luar biasa di tengah tekanan global yang masif. Penegasan resmi dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dipandang sebagai bukti nyata gerak cepat pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.

“Ini bukan keputusan tanpa konteks. Saat banyak negara menaikkan harga akibat tekanan global, pemerintah justru memilih menahan. Artinya beban itu tidak langsung dialihkan ke masyarakat,” jelasnya.

Baca juga : Harga Minyak Dunia Tembus US$100, Imbas Ketegangan Perang di Iran

Menjaga Inflasi dan Daya Beli
Asip menilai kebijakan ini tidak sekadar bersifat populis, melainkan strategi jitu untuk meredam dampak eksternal agar tidak sepenuhnya membebani rakyat. Kebijakan menahan harga BBM dinilai berpengaruh langsung terhadap pengendalian inflasi nasional.

Sebab, setiap kenaikan harga BBM hampir pasti diikuti dengan lonjakan biaya transportasi dan distribusi yang berujung pada naiknya harga kebutuhan pokok di pasar.

Meski memberikan apresiasi, GMPK DKI tetap mengingatkan bahwa kebijakan ini membawa konsekuensi terhadap ruang fiskal negara. Transparansi dan akurasi perhitungan menjadi kunci agar kebijakan ini tetap berkelanjutan.

“Menahan harga tentu ada biayanya. Di sini pemerintah harus menjaga keseimbangan antara stabilitas jangka pendek dan keberlanjutan fiskal,” tegas Asip.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi kinerja Pertamina dalam memastikan distribusi dan ketersediaan stok BBM tetap aman di tengah dinamika pasar yang ada. Respon cepat pemerintah dalam meredam isu kenaikan harga juga dianggap penting untuk menjaga situasi sosial tetap kondusif. “Untuk saat ini, langkah pemerintah sudah di jalur yang tepat. Tantangannya menjaga konsistensi ke depan,” pungkasnya. (P-2)