BPS Bongkar Penyebab Inflasi 3,48 persen, Ternyata Efek Tarif Listrik

BADAN Pusat Statistik (BPS) RI mencatat inflasi tahunan pada Maret 2026 sebesar 3,48%. Angka ini melandai dari bulan sebelumnya yang mencapai 4,76%. BPS menjelaskan bahwa tingginya angka inflasi tahunan Maret 2026 disebabkan oleh masih adanya sedikit pengaruh normalisasi tarif listrik.

”Pada Januari-Februari 2025, pemerintah menerapkan kebijakan diskon tarif listrik, sehingga level harga pada periode tersebut berada di bawah tren normal dan menekan IHK atau menyebabkan deflasi tarif listrik. Selanjutnya, meskipun tarif listrik prabayar kembali normal pada Maret 2025, diskon untuk pascabayar masih berlanjut, sehingga saat ini kita lihat pada Maret 2026 inflasi tercatat lebih tinggi, padahal harga sesungguhnya kembali ke kondisi semula,” jelas Kepala BPS RI, Amalia Adingggar Widyasanti, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/4).

Amalia menjelaskan bahwa inflasi tahunan tarif listrik pada Maret 2026 mencapai 26,99%. Masih adanya dampak low-base effect terlihat dari tingginya inflasi tahunan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mencapai 7,24% dengan andil inflasi 1,08%.

Baca juga : Inflasi Tahunan Maret 2026 Capai 3,48%, Jauh di Atas Periode 2025

”Berdasarkan hasil simulasi BPS, kalau seandainya tidak ada kebijakan diskon listrik pada Januari-Februari 2025, maka inflasi bulan Maret 2026 berada pada kisaran 2,48%,” ungkap Amalia.

Amalia menjelaskan bahwa share pelanggan listrik pascabayar di 150 kabupaten/kota IHK adalah 38,16% atas total rumah tangga pelanggan PLN. Oleh karenanya, kebijakan diskon tarif listrik pascabayar pada Maret 2025 menyebabkan dampak low-base effect pada Maret 2026 tidak sebesar yang terjadi pada Januari dan Februari 2026.

Perbedaan ini terkait cakupan kebijakan: pada Januari 2025 diskon hanya dinikmati oleh pelanggan prabayar, Februari 2025 mencakup prabayar dan pascabayar (atas pemakaian Januari 2025) sedangkan Maret 2025 hanya dinikmati oleh pelanggan pascabayar (atas pemakaian Februari 2025). (Cah/P-3)