Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENKO Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memperingatkan pemerintah daerah agar tidak bermain kotor terhadap audit industri kelapa sawit, yang tengah digencarkan pemerintah pusat.
Pemerintah pusat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diketahui melakukan audit terhadap tata kelola industri kelapa sawit dan perbaikan yang dibutuhkan.
Baca juga: Ekonom Ungkap 3 Hal yang Sebabkan Harga Sawit Masih Anjlok
"Kalau ada perkebunan yang mulai main-main, kasih pelicin, jangan terima. Saya titip ini, karena pasti ketahuan," tegas Luhut dalam rapat koordinasi audit perkebunan sawit se-Indonesia, Kamis (7/7).
Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja sama dan membantu BPKP dalam menjalankan tata kelola audit perkebunan sawit, baik dari hulu maupun hilir.
"Jangan bicara hak saja, kewajiban juga ditanya. Data yang diminta BPKP diberikan, karena dari situ kita baru bisa mulai kerja," imbuhnya.
Baca juga: Presiden: Semoga APBN Kuat Menopang Lonjakan Subsidi Energi
Ketua Umum AKPSI Yulhaidir menyatakan dukungan terhadap pemerintah untuk melakukan audit tata kelola industri sawit. "Kami mendukung apa yang akan dilakukan BPKP untuk mengaudit. Tentunya berkoordinasi dengan pemerintah daerah," tutur Yulhaidir.
Diketahui, dalam rapat koordinasi audit perkebunan sawit se-Indonesia oleh Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit (AKPSI), juga diserahkan data untuk memperlancar audit tata kelola industri sawit.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.
Purbaya mengingatkan, ke depan pihaknya tidak akan memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk bisa kembali melakukan praktik under invoicing.
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
Siklon tropis Senyar yang membawa curah hujan ekstrem memang menjadi pemicu utama banjir. Namun, menurutnya, faktor manusia dan aktivitas industri juga perlu dikaji lebih serius.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
Bencana banjir bandang yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatera, bukan hanya karena faktor alam, tapi akibat penebangan hutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved