Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta masyarakat agar tak khawatir dengan ketersediaan BBM dan LPG subsidi.
Pasalnya, pemerintah dan Pertamina sudah berkomitmen untuk menjamin ketersediaannya di seluruh wilayah Tanah Air.
Bahkan jaminan diberikan, di saat adanya perubahan rantai pasok dunia dan juga kondisi geopolitik yang tak menentu saat ini.
“Jadi jangan khawatir dengan ketersediaan BBM dan LPG subsidi. Yang perlu kita jalankan regulasi yang ada, kita awasi pelaksanaannya, dan laporkan bila ada penyimpangan di lapangan untuk diambil langkah koreksi,” tegas Mulyanto di Jakarta, Selasa (14/6).
Menurut Mulyanto, sudah menjadi tugas Pertamina sebagai BUMN operator migas untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM dan LPG subsidi.
Dalam hal ini, termasuk penugasan-penugasan lain, ke seluruh wilayah Indonesia sesuai peraturan perundangan.
Mulyanto menilai, ketersediaan pasokan BBM dan LPG dari hulu hingga hilir, merupakan faktor pendukung ketahanan energi. Itu sebabnya, DPR akan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan ini.
Baca juga: Harga Pertamax Naik, DPR: Memang tidak Layak Disubsidi
“Ya kita semua mendukung agar penugasan tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan DPR sendiri, melalui fungsi regulasi, anggaran dan pengawasan DPR mendukung agar ketahanan energi nasional kokoh dan mantab,” sambung Mulyanto.
Terkait BBM dan LPG subsidi, Pemerintah memang mengambil kebijakan untuk menambah anggaran. Kebijakan dilakukan pada situasi yang berat, baik untuk Pemerintah maupun Pertamina. Antara lain, karena tingginya harga minyak dunia.
Begitupun, untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat, Pemerintah belum memutuskan perubahan harga untuk BBM dan LPG subsidi.
Pertamina sendiri, memang berkomitmen untuk terus menjamin ketersediaan BBM dan LPG subsidi di seluruh wilayah Indonesia. Pada sisi hulu, misalnya, Pertamina terus berupaya meningkatkan produksi minyak dan gas.
Sementara pada sisi pengolahan, Pertamina terus memperkuat keandalan operasional kilang, meningkatkan kualitas produk, dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek pembangunan kilang.
Langkah Pertamina untuk memastikan pasokan energi nasional juga terlihat pada ketahanan pasokan BBM dan LPG, termasuk BBM dan LPG Subsidi.
Saat ini, ketahanan pasokan BBM bersubsidi secara nasional dalam kondisi aman, di mana Pertalite berada di kisaran 17 hari dan Solar Subsidi 22 hari dan LPG 17 hari. (RO/OL-09)
Sepanjang Februari 2026, KAI Divre I Sumatera Utara mencatat volume angkutan barang sebesar 55.428 ton yang didominasi oleh komoditas BBM sebanyak 26.616 ton.
CADANGAN BBM nasional yang saat ini berada di kisaran sekitar 20–21 hari dinilai masih cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dalam kondisi normal, sehingga masyarakat tidak perlu panik.
Pertamina pun menegaskan telah mempersiapkan stok BBM dan LPG jauh hari sebelum perang Israel-Amerika lawan Iran.
Konflik Timur Tengah picu panic buying dan ancaman kelangkaan BBM di Thailand. Pemerintah pantau ketat pasokan seiring lonjakan harga di tingkat lokal.
Pemerintah kini menyiapkan pembangunan fasilitas penyimpanan baru untuk memperkuat ketahanan energi hingga target tiga bulan cadangan.
Bahlil mengatakan 30% impor gas minyak cair (LPG) Indonesia juga berasal dari Timur Tengah, dan pemerintah akan mencari pemasok alternatif.
Peningkatan kebutuhan LPG terjadi karena tingginya aktivitas rumah tangga, usaha mikro dan kebutuhan kuliner selama Ramadan.
Langkah tegas PT Pertamina dalam memberantas praktik pengoplosan tabung gas elpiji 3 kilogram dan distribusi BBM yang tidak sesuai peruntukan menuai apresiasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terus bergerak cepat melakukan koordinasi intensif dengan PT Pertamina.
Dia menjelaskan selain menganalisis dokumen pengajuan, pihaknya juga melakukan klarifikasi terkait penyewaan kapal yang akan digunakan oleh PT PIS.
Kilang LPG Cilamaya yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat itu dibangun untuk mendukung program substitusi impor, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pasokan LPG dalam negeri.
Menurutnya, seluruh proyek yang telah menyelesaikan studi pra-kelayakan (pra-feasibilty study) akan diselesaikan tahun ini agar bisa mulai konstruksi pada 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved