Begini Tanggapan Pengembang soal Rencana Penggabungan BTN Syariah ke BSI          

PEMERINTAH berencana menggabungkan unit usaha syariah Bank Tabungan Negara (BTN Syariah). Menanggapi hal tersebut, para pengembang yang tergabung dalam DPP Realestat Indonesia (REI) menyampaikan berbagai kemungkinan yang ada ke Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Dari pemerintah ada keinginan untuk menggabungkan unit usaha syariah BTN ke BSI. Kami sudah menyampaikan kendala yang ada," ujar Ketua Umum DPP REI Totok Lusida dalam keterangan virtual usai bertemu Wapres di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan tersebut, ungkap Totok, Wapres menyampaikan harus ada kesiapan matang dahulu sebelum melanjutkan penggabungan ke BSI atau ke bank lain. Hal ini agar menghindari adanya kemandekan dalam pembiayaan perumahan khususnya melalui perbankan syariah, apabila penggabungan jadi dilakukan. 

“Sehingga bisa maksimal dan bisa berjalan stabil terhadap perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Wapres, ungkap Totok, menyampaikan dalam pertemuan bahwa harus ada persiapan matang sebelum penggabungan.

"Jadi, apakah penggabungan ditunda, nanti akan diusulkan Wapres. Sebab efek dominonya sangat besar kepada 104 industri lain dan 350 UMKM lebih yang berkaitan dengan properti mulai gorden, keset, sapu dan lain-lain," jelas dia.

Baca juga : PGN dan Perusahaan Korsel Kerja Sama Jual Beli LNG Global

Apalagi, tambah Totok, target untuk perumahan rakyat penghasilan rendah akibat pandemi covid-19 turun menjadi 200 ribu saja. Hal ini tentu berbeda dibandingkan sebelum terjadi pandemi di mana target untuk perumahan masyarakat penghasilan rendah sebesar 300.000 unit.

Terkait pengadaan apartemen, Totok menyebutkan, saat ini REI membuat program rent to own.

"Program ini bukan karena kejenuhan market tapi kemampuan masyarakat untuk memiliki apartemen. Karena nilai bangunannya cukup mahal maka dengan rent to own atau penyewa untuk memiliki kemudian program ini akan mengisi apartemen-apartemen yang sekarang masih ada kekosongan," papar Totok.

Terobosan tersebut, menurutnya, sudah disepakati bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Bank BTN.

"Menurut Pak Basuki (Hadimuljono) hal ini sudah sejalan dengan Bapak Presiden untuk pengadaan perumahan dengan metode rent to own ini," pungkasnya. (OL-7)