Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa defisit APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pada tahun ini akan diturunkan menjadi 4,5% atau Rp840,2 triliun dari target sebelumnya 4,85% atau Rp868 triliun terhadap PDB (produk domestik bruto).
Penurunan defisit tersebut akan berasal dari outlook pendapatan negara tahun 2022 yang lebih tinggi atau mencapai Rp420,1 triliun dari target yang telah ditetapkan.
Namun tak seluruh kelebihan pendapatan negara tersebut dialokasikan untuk menutup defisit anggaran lantaran akan dibagikan ke beberapa pos lainnya seperti subsidi, perlindungan sosial, dan belanja pendidikan.
Baca juga: Bank Indonesia Tingkatkan Kepedulian Terhadap Sektor Riil
"Alokasi kelebihan pendapatan negara untuk menurunkan defisit itu sedikit sekali, hanya Rp27,8 triliun. Kalau kami mau ambisius fiskalnya bisa saja, tetapi untuk yang lain akan berkurang," ungkapnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran DPR RI, Kamis (19/5).
Lebih lanjut, kelebihan pendapatan negara ini juga nantinya akan digunakan untuk subsidi BBM, anggaran bantuan sosial, anggaran pendidikan, dan bagi hasil ke daerah.
"Untuk melindungi rakyat, melindungi ekonomi dan melindungi APBN, kelebihan pendapatan negara ini harus dibagi," pungkas Sri Mulyani. (OL-4)
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Tekanan fiskal yang dihadapi saat ini tidak semata bersifat siklikal, melainkan mulai menunjukkan karakter struktural, terutama dari sisi penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Pinjaman kepada pemda tanpa didahului peningkatan kemandirian fiskal dan kualitas belanja sama saja menambah risiko keuangan daerah
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Suahasil menyebut bahwa realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp534,1 triliun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PNBP 2024 tang mencapai Rp584,4 triliun.
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved