Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MENTERI BUMN Erick Thohir dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki akan menguatkan sinergi untuk mengoptimalkan anggaran BUMN untuk belanja produk koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), khususnya untuk nilai tender di bawah Rp400 juta.
Kolaborasi tersebut melalui inisiatif platform digital Pasar Digital atau PaDi UMKM yang mempertemukan seluruh BUMN dengan pelaku UMKM. Hingga 25 April 2022, tercatat lebih dari 15 ribu UMKM tergabung dalam platform itu dengan transaksi mencapai Rp20 triliun.
"BUMN sebetulnya tugasnya ada tiga yakni pembiayaan, pendampingan dan membuka akses pasar. Tapi kita tidak mungkin membuka akses pasar sendiri tanpa dukungan kementerian lain, jadi perlu sinergi," kata Erick dalam siaran pers, Minggu (8/5).
Ia menyebut lebih dari 100 hotel milik BUMM akan mendukung produk UMKM dengan perusahaan negara di bidang ritel, Sarinah yang menjadi agregatornya.
"Jadi brand-nya Sarinah tapi produk belakangnya sebenarnya UMKM semua,” ucap Erick.
Begitu pula untuk fasilitas publik milik BUMN yang lain misalnya rumah sakit, juga akan diupayakan untuk menggunakan produk-produk dari koperasi dan UMKM.
Erick menegaskan komitmen BUMN untuk mendukung prouduk UMKM. Ia menegaskan akan mencopot direksi BUMN yang tidak menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo terkait peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri dalam hal ini UMKM.
Baca juga: Siap Masuki Pasar Digital, Perempuan Pelaku UMKM Jamu Gendong Butuh Dukungan
Di tempat yang sama, Menteri Teten mengklaim produk UMKM sudah berkualitas dan mengikuti tren masyarakat. Sebagian besar UMKM di Tanah Air merupakan penghasil produk artisan yang memiliki keunikan dan tidak diproduksi secara banyak.
"Produk UMKM tidak kalah dengan produk industri, karena ini produk artisan dan ini jadi keunggulan karena barangnya langka, jadi semakin langka semakin bagus," ucapnya.
Oleh karena itu, ia mendorong kementerian/lembaga dan BUMN untuk mengoptimalkan belanja produknya pada produk dan jasa KUMKM yang kini terus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya.
Teten menambahkan saat ini UMKM pun tengah gencar dipromosikan dalam perhelatan Presidensi G20 Indonesia, di mana ini menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan produk UMKM unggulan ke mata dunia.
“Kami ingin mendorong UMKM agar siap masuk pasar global," pungkasnya.(OL-5)
Tutola menghadirkan 12 art-wear berupa tas (bags) dengan edisi terbatas dalam instalasi Identitas melalui sinergi kreatif bersama seniman lintas bidang di Kawan Nusantara Identitas.
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatatkan kinerja positif sepanjang semester I 2025. Penyaluran kredit tumbuh sebesar 5,97% secara tahunan (yoy) menjadi Rp1.416,62 triliun.
KOMITMEN mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan dukungan nyata bagi para pelaku UMKMĀ ditampilkan BRI dalam kegiatan pelatihan ekspor tahun 2025.
Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas ekspor produk rempah dan madu produksi pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) asal Bali, CV Naralia Group, ke pasar Hong Kong.
ALIANSI Ojol Sidoarjo (AOS) menyerukan adanya regulasi pasti, adil, dan berpihak pada kesejahteraan driver (pengemudi) ojek online (ojol).
Mega Halal Bangkok 2025 menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan produk halal unggulan dari Indonesia.
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Sistem pembayaran nasional menjadi fondasi krusial bagi kedaulatan dan integritas ekonomi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved